Temuan BPK, 5 Dinas ini Kelebihan Bayar Belanja Modal

KBRN, Lhokseumawe: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis temuan kelebihan bayar terhadap Belanja Modal pada lima Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) di Lhokseumawe.

Temuan itu berdasarkan hasil Audit keuangan (pemeriksaan) tahun 2021 yang dilakukan BPK untuk anggaran 30 paket pekerjaan senilai Rp 915,1 juta lebih. Namun setelah diperbaiki sampai angka pemeriksaan menjadi Rp 679,3 juta lebih.

Demikian data yang disampaikan BPK Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, Nomor: 7.B/LHP/XVIII.BAC/04/2022, tanggal 18 April 2022.

Berikut Daftar Dinas yang Kelebihan bayar Belanja Modal (BM) oleh BPK:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 631,2 juta lebih untuk 18 paket pekerjaan;

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rp 130,2 juta lebih dari 5 paket;

- Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Rp 85,3 juta lebih dari 3 paket;

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Rp 50,1 juta lebih dari 3 paket;

- dan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan (DKPPP) Rp 18,2 juta lebih untuk 1 paket.

Menurut BPK, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 7 angka 1 huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam PBJ mematuhi Etika, Menghindari dan Mencegah Pemborosan dan Kebocoran Keuangan Negara, dan Pasal 27 ayat (4).

Selain itu, tidak sesuai dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 273 Tahun 2020 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang Pemko Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, juga tidak sesuai dengan kontrak masing-masing pekerjaan.

Kondisi tersebut disebabkan oleh masing-masing Kepala Dinas atau SKPK selaku Pengguna Anggaran (PA) kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

"PPK dan PPTK kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas volume pengendalian kontrak", sebut BPK dalam LHP nya yang diterima RRI, Kamis (26/05/2022).

Pemko Lhokseumawe melalui lima Kepala SKPK atau Dinas terkait menyatakan kondisi tersebut akan menjadi masukan untuk perbaikan ke depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.

Memerintahkan PPK dan PPTK agar menginstruksikan serta memastikan rekanan yang melaksanakan kegiatan supaya mengembalikan kelebihan bayar ke Kas Daerah (Kasda) Kota Lhokseumawe dan melakukan perbaikan sesuai ketentuan, serta akan melakukan validasi dengan Inspektorat Kota Lhokseumawe terhadap perbaikan pekerjaan.

BPK merekomendasikan Wali Kota Lhokseumawe agar menginstruksikan para kepala dinas terkait selaku PA untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan berlaku dan menyetornya ke Kasda.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar