Warga Kuyun Protes Kepemimpinan Reje ke DPR

Warga Kuyun saat menyampaikan aspirasinya ke DPR. Foto@rri

KBRN, Takengon : Puluhan masyarakat Kampung Kuyun, Celala, Aceh Tengah sambangi DPR, Kamis (20/1) jelang siang. Mereka menuntut reje atau kepala desa Kuyun Yaser Arafat terbuka dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Tuntutan itu disampaikan setelah warga menilai ada unsur kesewenang-wenangan Reje Kuyun dalam pengelolaan anggaran desa.

“Program yang dibuat itu tidak pernah ada musyawarahnya,” kata koordinator Munawardi dalam audiensi lintas komisi di ruang rapat utama DPR setempat.

Bahkan katanya, banyak program yang digagas terhenti tanpa diketahui penyebabnya. Mirisnya kata Munawardi, deretan program yang telah gagal itu tidak pernah dievaluasi dan disampaikan ke masyarakat.

“Contoh, depot air minum. buka sebentar, dan sekarang terhenti, apa alasannya kami tidak tahu,” katanya.

Dalam audiensi itu, massa juga menuntut agar Reje Kuyun Yaser Arafat untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Munawardi juga mengaku, selama kepemimpinan Reje Yaser, pertanggung jawaban tingkat desa tidak pernah dilaksanakan.

“Intinya kami menuntut keterbukaan, dan libatkan masyarakat dalam setiap program,” katanya.

Ketua Komisi A DPR Aceh Tengah Muhammad Syahrul mengaku telah menampung semua aspirasi masyarakat. Ia juga mengaku telah memanggil Reje Yaser untuk hadir dalam audiensi itu, namun absen. Selanjutnya kata dia, DPR akan menjadwalkan ulang untuk pemanggilan Reje Yaser dan para pihak guna meluruskan persoalan kampung Kuyun.

Syahrul mengaku, beberapa waktu lalu tuntutan serupa dari masyarakat Kuyun telah dimediasi di Komisi A, namun belum menemukan titik terang.

“Kemarin sudah, itu ada Reje-nya, tapi nanti coba kita jadwal ulang,” katanya.

Reje Kuyun Yaser Arafat dikonfirmasi rri mengaku baru menerima undangan audiensi itu pukul 09.40 Wib via WA dari salah seorang staf kecamatan. Posisinya kala itu ada di Pintu Rime Gayo, Bener Meriah.

“Baru tadi saya terima undangannya, mana tekejar lagi untuk saya hadir” kata dia.

Soal penggunaan dana desa, Reje Yaser siap mempertanggung jawabkan secara hukum. Bahkan kata dia, dana desa Kuyun tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020 telah diaudit inspektorat dan BPK perwakilan Aceh. Hasilnya tidak ada temuan.

“2018 itu audit BPK, hanya kesalahan administrasi dan sudah kami perbaiki sesuai arahan,” katanya.

Pada prinsipnya kata Reje Yaser, penggunaan dana desa telah dimusyawarahkan bersama. Bahkan dia juga mengaku punya bukti daftar kehadiran warga dalam setiap musyawarah kampung.

Begitupun Yaser mengkau rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap musyawarah kampung. Hanya 20 persen dari total warga yang hadir.

“Tapi sudah kami undang, ada bukti tanda terima undangannya, dan kami umumkan lagi di menasah,” katanya.

Disinggung soal program inovasi, Reje Yaser mengaku dalam tahap pengembangan.

“Ini program jangka panjang, kan gak mungkin langsung nyata hasilnya,”katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar