Wakil Bupati Gayo Lues Buka Rapat Koordinasi Kehutanan Sosial Di Kabupaten Gayo Lues

KBRN, Galus- Pengelolaan Perhutanan Sosial merupakan penyederhanaan pengelolaan Kehutanan Negara pada kawasan terkait yang harus selalu dikembangkan dan dikoordinirkan. Menindaklanjuti hal tersebut Biro Perekonomian Provinsi Aceh adakan kunjungan kerja ke Kabupaten Gayo Lues dengan Agenda Rapat Koordinasi Untuk Pengumpulan Data Dan Informasi Serta Mempresentasikan Hasil Kajian Perhutanan Sosial. Rapat dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Gayo Lues, Kamis (16/9/2021) di Ruang Op.Room Setdakab Gayo Lues.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gayo Lues, H. Said Sani mengatakan mulai dari tahun 2017 di Kabupaten Gayo Lues sudah dilakukan pengusulan terkait program perhutanan sosial. Dimana pada saat ini skema perhutanan sosial yang sudah ada yaitu Hutan Desa di Agusen dan Palok dan Skema Kemitraan Kehutanan di Kecamatan Pantan Cuaca.

Kita berharap program perhutanan sosial ini dapat berjalan secara kolaboratif para pihak diantaranya Pemerintahan Desa, SKPK terkait, KPH dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menghasilkan hal-hal yang maksimal, agar ada jaminan akses masyarakat terhadap kelola lahan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. “ungkapnya”

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan pada Kawasan Negara, pada pelaksanaannya tentunya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang ditingkatkan melalui pengelolaan hutan. Perhutanan Sosial dimulai dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 83 Tahun 2016 Tentang Perhutananan Sosial, dimana program ini merupakan program perwujudan dari Nawacita yang diusung oleh Presiden Republik Indonesia. 

Pada saat itu terdapat adanya lahan seluas 12,7 juta Hektare yang siap dijadikan sebagai objek program perhutanan Sosial. Program Perhutanan Sosial dilaksanakan dengan skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Skema Kemitraan Kehutanan. Dalam hal ketersedian lahan PS dilihat melalui Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang ada pada kementerian KLHK.

Seperti yang diketahui bahwasannya Kabupaten Gayo Lues memiliki Hutan Adat yang dalam bahasa daerahnya disebut dengan Mubelang Penjemuran, Bur Perutemen dan Aih Peraunan yang maknanya menyangkut kepada Hutan Adat dan sudah dilestarikan serta dijaga dari zaman dahulu, sehingga hal ini harus diperkuat.

Selama ini hak Kehutanan berada di Provinsi sehingga Pemerintah Daerah mengalami Kesulitan dalam menentaskan persoalan-persoalan di Daerah, Wakil Bupati Gayo Lues mengharapkan adanya kewenangan dibidang pengawasan dari Pemerintah Daerah, karna apabila tidak ada pengawasan langsung  dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti penyeludupan getah pinus serta masalah peternakan. Membuat regulasi yang intinya Pemerintah mempunyai hak untuk mengawasi karna di Kabupaten Gayo Lues ini sangat banyak Komoditi yang bisa diunggulkan atau menghasilkan dibidang perhutanan, Seperti Getah Pinus, Kulit Manis dan Rotan.

Melalui Program ini, diharapkan objek untuk mensejahterakan Masyarakat dapat terwujud, dalam hal ini kita semua harus selalu berkoordinir untuk mengembangkannya serta setelah rapat ini selesai dilaksanakan, kedepan ada tindak lanjut yang diberikan.

(Rilis)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00