Sebagian Tanah di Eneratu Masuk Hutan Lindung.

KBRN, Tahuna    :   Sebagian wilayah Eneratu Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur sejak tahun 1984 sudah masuk wilayah Hutan Lindung. 

Mengetahui sebagian wilayah Eneratu masuk Hutan Lindung, Pemerintah Kelurahan Tona II selasa 18 Januari 2022 melakukan pertemuan dengan Tokoh Masyarakat Eneratu bersama Dinas dan Instansi teknis.      Pada pertemuan tersebut Tokoh Masyarakat Eneratu Olden Ambui mendesak agar materi yang disampaikan Dinas dan Instansi teknis segera diperbanyak dan diserahkan untuk disampaikan kepada warga.

“Yang terundang ini harus bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat, kita butuh aturan tentang ini, semua materi yang disampaikan ada print out untuk jadi pegangan. “kata Olden Ambui.   

Lain halnya yang disampaikan Tokoh Masyarakat Eneratu Bapak Kansil.    Ia menegaskan di Eneratu tidak ada tanah Negara sebaliknya yang ada tanah milik adat atau rakyat.

“Saya sangat terharu atas penjelasan tadi dimana status tanah di Eneratu ini ada 2 status tanah Negara dan pemegang hak, saya menjelaskan kepada saudara-saudara bahwa di Eneratu tidak ada tanah Negara yang ada tanah milik adat tanah milik rakyat. “tegas Bapak Kansil.

Senada disampaikan Linus Towohingide salah satu pemilik tanah di lokasi Hutan Lindung Eneratu.    Menurutnya, tanah yang ada di Eneratu sudah menjadi hak milik atau tanah turun temurun.

“Saya beli tanah di Eneratu tidak ada tanah kosong yang ada hanya hutan sehingga masyarakat dari dulu nenek moyang turun temurun kenapa baru sekarang dilaksanakan sosialisasi. “tandas Linus Towohingide. 

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KP4 Unit 3 Sangihe, Talaud, Sitaro Jaapi Wenno S.Hut menegaskan, Hutan Lindung di wilayah Eneratu sudah ada sejak tahun 1984.   Terkait hal ini masyarakat yang sudah menempati wilayah ini sebelum tahun 1984 segera mengumpulkan bukti seperti sertifikat.   Sebaliknya yang sudah menguasai serta menanam pohon pala, cengkih dan buah-buahan dianjurkan membentuk kelompok hutan kemasyarakatan/HKM.

“Masyarakat yang punya kebun yang menguasai dalam kawasan hutan itu dibentuk satu kelompok Hutan Kemsayarkataan akan diusul ke Menteri Kehutanan diterbitkan ijin usaha hutan kemasyaratan terbit ijin selama 35 tahun. “kata Jaapi Wenno.  

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Fanny Sumampouw ST menyatakan, Pemerintah Daerah melalui dinas PUPR terus berjuang sehingga rumah warga yang masuk dalam hutan lindung, segera melengkapi berkas dan memohon doa agar ketika tim pusat datang melakukan survey semua berjalan lancar.

“Itu akan diakomodir dala RTRW Provinsi pusat akan datang melakukan survey melihat dan pendukung ada atau tidak termasuk pemukiman di Eneratu mohon bantu dalam doa dan dukungan kepada Dinas PUPR Sangihe sehingga pusat akan menyetujui usulan dari Kabupaten. “ucap Fanny Sumampouw.   

Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe Christian Salilo terkait pengurusan sertifikat pihaknya tidak akan memperoses sertifikat kepemilikan tanah jika tanahnya masuk atau berada dalam hutan lindung.

“Harus bebas dari kawasan hutan ketika bapak akan mengajukan sertifikat dan ternyata tanahnya masuk kawasan hutan, otomatis kami tidak akan memproses. “tegas Chrsitian Saslilo

Nantinya ungkap Lurah Tona II Richal Johri Salenda, semua persyaratan yang disampaikan pihak UPTD KP4 Unit 3 Sangihe, Talaud, Sitaro, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Sangihe dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe akan dikumpulkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.     (ALX)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar