Pembayaran Insentif Nakes 2020 Belum Ada Kepastian

KBRN, Tahuna : Penyelesaian pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) tahun 2020, di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum ada kepastian.

Diketahuti, hutang pemerintah daerah untuk pembayaran insentif nakes yang menangani vasien Covid 19, pada tahun 2020 sebesar 2,5 Meliar Rupiah.

Hal ini mengemuka pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2022 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sangihe bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis, (25/11/2021). 

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua II DPRD Sangihe Michael Thungari mempertanyakan masalah penyelesaian pembayaran insentif nakes tahun 2020.

"Insentif itu menjadi beban APBD atau APBN, karena katanya ada perintah dari kementerian untuk membebankan ke APBD. Cukup banyak nilainya, dua setengah miliar yang belum dibayarkan untuk tahun 2020. Saya mintah penjelasan soal insentif ini,"tegasnya.

Ia menilai, penyelesaian pembayaran insentif nakes sifatnya sangat penting karena menyangkut hak dari tenaga kesehatan yang sudah melaksanakan tugas.

"Orang so kerja saja torang belum bayar, bagaimana torang menganggarkan barang-barang istilahnya bagi-bagi doi,"tambahnya.

Sekda Sangihe Harry Wolf mengakui, jika pemerintah daerah masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran insentif nakes tahun 2020.

Sekda menjelaskan, untuk kepastian regulasi tentang pembayaran insentif dimaksud, kepala dinas kesehatan sangihe melakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Tahun 2020 memang masih ada kewajiban pemerintah terkait dengan pemberian insentif kesehatan, dan hasil konsultasi terakhir hasil rapat yang lalu juga yang direkomendasikan kadis kesehatan melakukan konsultasi ke kementerian kesehatan, dan informasinya tetap acuannya teman-teman nakes menerima informasi lewat WA mungkin, bahwa menjadi kewajiban pemerintah daerah. Tapi secara regulasi sampai saat ini belum dan sementara dilakukan koordinasi lagi dengan kementerian kesehatan terkait dengan pemenuhan kewajiban tersebut. Jadi secara regulasi, PMK 17 tahun 2021 itu menjadi kewajiban pemerintah daerah,"jelasnya.(AM)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar