UGM Jogyakarta kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KBRN Tahuna : Sebagai tindak lanjut dari kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tahun 2019, Universitas Gajah Mada lakukan kajian dan penelitian untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup. Kordinator Penelitian sekaligus Kepala Pusat Studi Sumberdaya dan Teknologi Kelautan UGM Leni Sovia Heliani saat dikonfirmasi diselah-selah  rapat Kordinasi di Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan (Bapelitbang) Daerah mengatakan kegiatan yang di lakukan di Kabupaten Sangihe untuk mengembangkan rencana tata ruang ramah untuk metigasi dan adaptasi terhadap bencana targetnya untuk pengembangan bidang pariwisata dan perikanan.

“ Kita sejak tahun 2019 sudah melakukan berbagai kegiatan mulai dari pengumpulan data dan bekerja sama dengan semua stekholder. “  Dijelaskan Heiliani Sejak 2019 sudah dilakukan kegiatan survey oleh tim untuk pengambilan data termasuk data sekunder yang diperoleh dari Dinas Badan berkompoten.  Dalam studi kasus kegiatan UGM di fukoskan di Petta Raya Kecamatan Tabukan Utara yang dinilai memiliki potensi dalam pengembangan Pariwisata.

“ Kami menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah, kami fokusnya studi kasus di Petta Raya karana disitu merupakan salah satu potensi yang sangat luar biasa yang kemudian menangkap potensi dibagian utara dan timur dari Sangihe, jadi kami melihat Sangihe ini mempunyai potensi yang datang dari barat dan selatan ditangkap Tahuna dan Dagho. “  Selain pengembangan potensi Pariwisata alam di Petta Raya juga pengembangan potensi wisata budaya. Setelah tahapan pengumpulan data dilakukan pengolahan dan telah dihasilkan peta bencana dan multi bencana diantaranya gempa, tsunami, gunung api, bencana banjir dan tanah longsor.  Heiliani menambahkan beberapa wilayah telah kami lakukan penelitian terutama yang berhubungan dengan Pariwisata dan pengembangan potensi perikanan.   Dari hasil kajian ini akan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah diperkuat dengan Peraturan Daerah terutama dokumen-dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. (Ant)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar