APBD Perubahan tidak dibahas, Pemda Sangihe konsultasikan pelaksanaan Perkada

KBRN Tahuna :  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan  (APBD-P) Tahun 2021 di Kabupaten Sangihe tidak dibahas setelah batas waktu 30 September 2021, adanya perubahan regulasi dinilai ikut menghambat percepatan pembahasan. Tokoh Masyarakat Wasti Kamurahang kepada RRI menyikapi terlambatnya pembahasan APBD P menyayangkan hal itu terjadi.  Menurutnya ini kesalahan dari pihak Eksekutif yang terkesan tidak siap dengan perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat.

“ Saya sebagai masyarakat sangat menyayangkan APBD-P tidak dibahas, kalau alasannya ada perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat, ini menandakan ketidaksiapan Eksekutif, sebab di daerah lain kok mereka bisa. “  Jika Alasannya perubahan regulasi ini berlaku secara nasional, pastinya semua daerah mengalami dampak yang sama bahkan tidak dapat membahas APBD-P namun khusus di Sulut, Kabupaten Kota mampu membahas dan menyelesaikan tahapan sesuai limit waktu yang ditentuhkan.  Pembahasan APBD P seharusnya sudah dapat dilakukan sebelum berakhirnya bulan September.

“ Inikan aneh di Sangihe tidak bisa membahas APBD-P, di Kabupaten kota di Sulawesi Utara, mereka dapat menyelesaikan sesuai limit waktu yang ditentuhkan. “  Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda), Melanchton Herry Wolff, ST.MM ketika dikonfirmasi tidak menapik akan hal itu, tidak terbahasnya APBD Perubahan sebelum limit waktu yang ditentuhkan. Dijelaskan Wolf pastinya Pemerintah Daerah akan melakukan cara menyikapi keterlambatan pembahasan APBD-P dan telah berkonsultasi ke Kemendagri terkait pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang akan memback Up tentang Perubahan Anggaran.

‘’ Kita sudah terlambat dalam pembahasan APBD-P Karena batas penyusunan APBD-P minimal tiga bulan sebelum berakhirnya Tahun anggaran yakni paling lambat tanggal 30 September, maka Pemerintah Daerah melakukan konsultasi ke Kemendagri itu terkait pelaksanaan Perkada  (Peraturan Kepala Daerah) tentang perubahan. “  Penjabaran APBD-P, ungkap Sekda tetap dioptimalkan fungsi APBD dalam kebutuhan pelayanan di hingga akhir Tahun 2021,’’ Ditambahkannya, Perkada  bisa dilakukan, nanti akan diatur dalam batas- batas kewenangan.

‘’Yang pasti untuk APBD-P dari sisi waktunya kan sudah tidak dimungkinkan artinya sudah lewat. Dan Perkada yang bisa kita lakukan dalam batas- batas kewenangannya sampai dimana, itu yang kita konsultasikan yang mana bisa dan mana yang tidak bisa,’’pungkas Wolf. (Ant)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00