Dengar Pendapat Komisi X DPR RI, MAKN: Tagih Janji Presiden Jokowi

Perwakilan MAKN menyerahkan plakat dan dokumen Kepada ketua Komisi X DPR RI.
Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menerima plakat MKAN oleh Paduka Yang M Dicky A Padmadipoera.

KBRN, Surakarta: Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) mengikuti Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI. Ada beberapa isu penting dalam pembahasan tersebut. Diantaranya kelangsungan kerajaan dan kebudayaan sebagai identitas bangsa.

Ketua Harian MAKN KPH. Eddy Wirabumi, hadir bersama RA Yani WSS Kuswodidjoyo Sekjen MAKN. Kanjeng Eddy dalam paparannya dihadapan Komisi X DPR RI antara lain menyampaikan subtansial pentingnya negara bersama Kerajaan yang telah bersama-sama mendirikan NKRI. Selain itu juga nasib kerajaan kedepan.

"Kemana bernaungnya organisasi kerajaan nanti," tandas KPH Eddy Wirabumi, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI, Senin (6/7/2020). 

KPH Eddy Wirabumi mengatakan, ada 53 kerajaan yang tergabung di dalam MAKN. Lembaga ini sebagai penjaga keutuhan bangsa dari Kerajaan yang jelas dan valid melalui budaya luhur.

Sementara itu, keluarga kerajaan adalah live heritage. Pelaku langsung sebagai cagar budaya yang harus dilestarikan tersmaauk adat budayanya.

"Lalu bagaimana kalau itu hanya sebagai cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah tapi tidak terjaga kelestariannya. Pastinya sebagai ahli waris akan berusaha dengan cara nya sendiri mempertahankan kalau ada yg diandalkan, kemana pemerintah/negara berada," beber salah satu Dewan Kerajaan Paduka Yang Mulia Dicky Padmanegara dari Kesultanan Paku Negara Sanggau Kalbar. 

Sekjen MAKN RA Yani WSS Kuswodidjoyo menegaskan, secara teknis administrasi MAKN tempat berkumpulnya para Kerajaan yg masih memiliki keutuhan silsilah turun temurun. Mulai dari istana keraton, Raja atau sultan yang dinobatkan oleh Lembaga Adat Kerajaan atau Kesultanan, lambang, pusaka, situs. 

Bahkan masyarakat adatnya yang masih berada utuh di seluruh nusantara harusnya ada perhatian penuh dan legitimasi secara organisasi khusus. "Bukan sekedar ormas karena ikut mendirikan Negeri ini dengan semua yang dimiliki, ikut melahirkan bangsa ini," tandas Sekjen MAKN.

Menurut RA Yani, sepatutnya kerajaan di indie lebih dipikirkan lagi kedalam Anggaran APBN. Serta juga mengingatkan akan 5 janji Presiden pada tahun 2018 dihadapan para Raja/Sultan di Istana Bogor agar segera direalisasikan. 

Di antaranya revitalisasi istana/keraton bukan lagi parsial akan tetapi utuh seth 3-4 keraton.  

Hak atas tanah hulayat masyarakat adat kerajaan. 

Penyesuaian kegunaan aset2 kerajaaan yg dipakai pemerintah.

Menghidupkan kembali seni budaya kerajaan yg hampir punah.

Kemitraan kelembagaan pemerintah dengan kerajaan-kerajaan dan organisasi kerajaan.

Ketua Komisi X DPR RI, YM Dede Yusuf mengatakan, materi dan substansi naskah akademik RUU tentang sistem kebudayaan dan pendidikan nasional dapat menjadi salah satu rujukan dalam proses penyusunan dan pembahasan revisi UU No 20 Th 2003 tentang Sisdiknas. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian dan pendalaman lebih lanjut.

"Mendorong pemerintah khususnya Kemendikbud RI akan melakukan penguatan SDM, lembaga dan pranataan kebudayaan baik dalam bentuk program maupun anggaran. Sebagai bentuk implementasi UU No 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan," ujar Dede Yusuf.

Kerajaan kerajaan atau Keraton Nusantara dapat diposisikan sebagai tulang punggung kebudayaan sekaligus sebagi sumber penggalian akar budaya Indonesia. Hal ini dapat dikembangkan untuk merumuskan nilai nilai kebudayaan Indonesia.

"Mendorong Kemendikbud RI untuk memperkuat kurikulum pendidikan dengan penguatan materi mengenai sejarah sejarah kerajaan dan keraton nusantara sebagai upaya membangun kembali pendidikan yg berkarakter," tandasnya.

Komisi X DPR RI meminta ketua FPPI, ketua Aliansi Kebangsaan, Pengurus YSBN, Ketua Harian MAKN untuk menyampaikan bahan-bahan penjelasan tambahan lainnya untuk pembahasan lanjut ketingkat Panja (panitia kerja).

Di akhir acara, Dewan Kehormatan dan Ketua Harian meyerahkan Plakat MAKN dan Buku MAKN ke Ketua Komisi X didampingi oleh kesemuanya ya hadir mewakili dari MAKN dengan terbatasnya Undangan 6 orang dintaranya,

1. Paduka Yang M Dicky A Padmadipoera SE MM (Sultan Paku Negara) - Dewan Kerajaan 52 dari Kesultanan Paku Negara Sanggau Kalbar.

2. KPH DR Eddy Wirabumi SH MM - Ketua Harian MAKN - DPP 01- Karaton Surakarta Hadiningrat Solo 

3. DRA HJ RA Yani WSS Kuswodidjoyo - Sekjen MAKN - DPP 02-Pengageng Kesultanan Sumenep

4. Tonny Saritua Purba - Wabendum MAKN - DPP 15 Kerajaan Purba Simalungun Sumut

5. DR(CAN) KMS Herman SH. MH. MS.I . CLA - Ketua Bakum MAKN.

6. C Donna Nisnoni - DPP MAKN - DPP 26 Kerajaan Kupang NTT. 

Rilis LDA Keraton Surakarta

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00