FOKUS: #PILKADA 2020

101 Pasien RSUD Sragen Gagal Nyoblos Pilbup, KPPS Aman Dari Jeratan Hukum?

Ketua Bawaslu Sragen Dwi Budhi Prasetya (Kiri) dan Komisioner Bidang Penindakan Pelanggaran Widodo (kanan).

KBRN Sragen: Anggota Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen, Widodo mengungkap ada 101 pasien di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen yang gagal menyalurkan hak pilihnya saat Pilkada 9 Desember lalu. KPPS penyangga yang ada di sekitar rumah sakit pun terancam pidana karena tidak memfasilitasi pasien. 

Widodo menyampaikan kasus dugaan hilangnya hak pilih ratusan pasien itu sudah ditindaklanjuti sejak Jumat 18 Desember lalu. Menurutnya ada lima dari enam Ketua KPPS di TPS penyangga yang menjadi terlapor.

"Masing-masing Ketua KPPS di TPS 2, 3, 5, 7 dan TPS 8 di Nglorog dan sekitar RSUD Sragen," katanya kepada wartawan Senin (21/12/2020). 

Dari enam TPS penyangga menurutnya, hanya KPPS TPS 6 yang diketahui datang memberikan layanan ke pasien di RSUD. Untuk mengusut kasus itu, Widodo mengatakan Bawaslu juga sudah mengklarifiksi sejumlah pihak. 

"Mulai dari Ketua KPPS terlapor, Ketua KPU, pihak penemu, Panwascam Sragen, Pam TPS hingga pihak RSUD Sragen," bebernya.

Widodo menguraikan dari hasil klarifikasi Bawaslu, mendapati keterangan bahwa mayoritas KPPS di 5 TPS penyangga itu mengaku tidak datang melayani pasien ke RSUD karena masih melayani pemilih di TPS masing-masing. 

Menurutnya, mereka juga beralasan tidak bisa datang ke RSUD karena salah menafsirkan batas waktu layanan. Mereka mengira pelayanan pemungutan suara untuk pasien di RSUD juga ditutup pukul 13.00 WIB.

"Para KPPS itu mengaku tidak tahu jika di aturan PKPU No 6/2020 pasal 72 ayat 3 huruf a menyatakan pemungutan suara pasien di RSUD bisa dilayani mulai pukul 12.00 WIB sampai selesai," imbuhnya.

Widodo menyampaikan temuan itu sudah dibahas bersama tim kejaksaan dan kepolisian yang ada di Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dari dua kali pembahasan yang berakhir Senin (21/12/2020), tim akhirnya memutuskan bahwa banyaknya pasien di RSUD Sragen yang tidak bisa dilayani mencoblos itu adalah fakta. 

"Namun kasus itu tidak bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan karena tidak cukup kuat memenuhi unsur tindak pidana sengaja menghilangkan hak suara sesuai pasal 78 UU No 1/2015. Akhirnya kita putuskan dihentikan." 

Ketua Bawaslu, Dwi Budhi Prasetyo menambahkan kasus tersebut memang sudah diregistrasi pada Jumat (18/12/2020). Kemudian sebagai tindaklanjut ditangani bersama oleh Tim Gakkumdu yang hasilnya sudah diputuskan hari ini.

"Hari ini diputuskan dan hasilnya penanganan dihentikan karena tidak cukup memenuhi unsur untuk diproses ke penyidikan.

Kendatipun tidak terpenuhi unsur kesengajaan menurut Bawaslu ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yakni adanya kesalahan penafsiran dan ketidaktahuan KPPS terkait aturan pelayanan oleh TPS penyangga bagi pasien di rumah sakit. Hal ini mengarah pada pelanggaran kode etik dan administrasi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar