FOKUS: #PILKADA 2020

Bawaslu Sragen Usut Pasien RSUD Tak Bisa Nyoblos, KPPS Sengaja Bisa Dihukum?

Komisioner Bawaslu Sragen saat menggelar Rakor dengan awak media terkait evaluasi pelaksanaan Pilkada Sragen

KBRN, Surakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti kinerja KPU dan KPPS untuk penyangga rumah sakit dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sragen (9/12) lalu. Bawaslu menyebut sebagian besar pasien rumah sakit di RS Soehadi Prijonegoro Sragen tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena KPPS tidak datang ke RSUD. 

"Ada beberapa pihak yang menyayangkan sebagian besar pasien di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen tidak diberikan pelayanan secara menyeluruh oleh TPS-TPS berdekatan," ungkap Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Bawaslu Sragen, Edy Suprapto kepada wartawan, Jumat (18/12/2020).

Bahkan kritikan itu sebelumnya juga sidampaikan Bupati petahana Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Yuni menganggap KPU Sragen kurang siap melaksanakan pemungutan suara di RS. 

Edy mengatakan, hal tersebut masih menjadi dugaan pelanggaran mengenai pelayanan pemungutan suara di RS.  RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen seharusnya diampu enam TPS terdekat rumah sakit. Yakni TPS 2-7, namun tidak seluruh petugas datang ke RS. 

"Hanya ada dua petugas KPPS dari TPS 3 dan TPS 6 yang mendatangi pasien. Sementara TPS 2, 5, 6 dan 7 tidak datang," bebernya.

Menurut Edy jika ini dalam kesengajaan maka siap-siap KPPS akan menghadapi tuntutan hukum.

"Tentu saja itu ada potensi pelanggaran pasal 178 juga ada pelanggaran PKPU 6 bahwa semua pemilih harus dijamin artinya untuk memilih," terang Edy.

Menurut Edy pihaknya tengah mengidentifikasi potensi dugaan pelanggaran ini. Di antaranya potensi dugaan pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi dan etik. "Temuan ini sedang didalami bawaslu dengan mengundang berbagai pihak termasuk KPPS."

Sedangkan Komisioner Bawaslu Khoirul Huda juga mengatakan ada pelanggaran Kode Etik Kades yang mendukung paslon. Namun kasus ini sulit dilanjutkan karena saksi tidak ada yang mau diklarifikasi.

"Ada dua kades yang diduga melakukan pelanggaran namun sulit dibuktikan karena tidak ada saksi sehingga kasus kami hentikan," katanya.

Ketua Bawaslu Sragen Dwi Budhi Prasetyo mengatakan, pada umumnya tahapan pilakda berjalan lancar,  sampai pleno penghitungan suara. Hanya saja pihaknya menyoroti pelanggaran Protokol kesehatan saat pemungutan suara masih terjadi di berbagai TPS.

"Yang masih kita soroti kemarin Prokes ya saat pemungutan masih ada yang tidak Prokes. Tidak bawa alat coblos dari rumah."

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar