Komisi X DPR RI Desak Pembelajaran Tatap Muka Dimulai

KBRN,Sragen: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mendesak kepada Pemerintah agar segera melakukan pembelajaran secara tatap muka.

Pembelajaran secara daring selain dinilai tidak optimal namun juga sering menimbulkan masalah. Lantaran banyak materi dan norma-norma pendidikan di sekolah yang harusnya diajarkan tidak tersampaikan. Selain itu juga menambah beban masyarakat kecil lantaran kebutuhan kuota meningkat drastis.

"Pendidikan jarak jauh ini kan akibat dari pandemi Covid-19, tidak boleh berkumpul. Tapi memang kurikulum belum disesuaikan. Kalau dulu anak-anak tidak boleh main handphone karena tidak fokus belajar. Sekarang justru pakai handphone, padahal tidak semua orang tua punya handphone,” ungkapnya  saat berkunjung ke Kabupaten Sragen, kemarin.

Politisi PDIP itu menyampaikan masalah ini sudah dibahas. Pihaknya mendesak agar sekolah kembali beraktifitas dengan protokol Covid-19.

Ia menjelaskan sudah dilakukan pembahasan dalam Panitia Kerja (Panja) Pendidikan jarak jauh, yang di dalamnya pemerintah harus bertanggung jawab atas akibat dilaksanakannya pendidikan jarak jauh.

Namun yang terpenting harus kembali ke sekolah. Pihaknya merekomendasikan agar kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai berpikir agar ada cara pembelajaran tatap muka dengan memenuhi protokol covid-19.

"Meski harus digilir dan jamnya dikurangi, tapi ada pertemuan. Harus kembali ke Sekolah. Karena manusia itu makhluk sosial, yang namanya kerjasama, toleransi, kesetiakawanan tidak bisa diajarkan melalui virtual,” tegasnya.

Menurutnya tidak masalah pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk swab test kepada semua guru dan siswa yang akan melakukan tatap muka. Karena pendidikan ini juga harus menyiapkan penerus bangsa dalam kehidupan sosial, sebab jika terus seperti ini, tatanan sosial akan rusak.

Sementara Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan Pembelajaran melalui sistem daring di masa pandemi covid-19 banyak kendala. Salah satunya, kendala keterbatasan sinyal internet yang susah di akses, terutama di wilayah Sragen utara dan perbatasan.

”Sistem daring itu banyak masalahnya. Apalagi di wilayah Sragen utara atau selatan seperti di Sambirejo sinyal susah dan putus-putus. Itu menyebabkan anak-anak menjadi problem sendiri sekolah untuk lewat daring,” bebernya.

Dengan kondisi tersebut, Bupati Sragen mengisyaratkan untuk segera menerapkan pendidikan tatap muka atau membuka aktivitas di sekolah. Tetapi pelaksanaanya menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kemendikbud.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00