GTT/PTT Dibayar Setara UMK, Kadisdik: Jangan Ikut Demo

KBRN Surakarta: Sebanyak 1.005  guru tidak tetap (GTT), dan pegawai tidak tetap (PTT) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta kini digaji setara UMK Solo, Rp1,956 juta. Namun mereka diminta tidak ikut ikutan demo seperti GTT/PTT daerah lain. 

Hal ini terungkap saat pembinaan GTT/ PTT Dinas Pendidikan oleh Walikota Surakarta di Pendapa Balaikota Surakarta, Selasa (18/2/2020). Kebijakan itu disampaikan kepala Disdik Etty Retnowati dihadapan seribuan GTT PTT Solo.

Para GTT PTT Kota Solo kini mendapatkan gaji setara upah minimum regional (UMR). Mereka kini diangkat menjadi Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja (TKPK). Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30-A Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Penandatanganan kontrak ribuan pegawai non aparatur sipil negara (ASN) itu terbagi menjadi dua gelombang, yakni pada 2019 dan 2020. Mereka juga berhak mendapatkan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 

Kepala Disdik Kota Solo, Etty Retnowati, meminta seluruh GTT dan PTT yang telah menandatangani kontrak tersebut untuk tidak ikut berunjuk rasa pada 20 Februari mendatang. Menurutnya, kebijakan gaji setara UMK tidak dilakukan oleh daerah lain. Sehingga apabila GTT PTT yang telah dikontrak Disdik menjadi peserta aksi demonstrasi, maka Pemkot akan mencoret daftarnya. 

"Ini wujud komitmen. Mereka yang demo itu daerahnya tidak memikirkan GTT PTT, sedangkan kami sudah sampai seperti ini, lalu kalau ada yang masih ikut menuntut ke Jakarta, ya, akan kami lepaskan statusnya,” tandas Etty.

Sementara itu daftar 1.005 TKPK, GTT, dan PTT itu terdiri dari 523 dari unsur guru TK, SD, dan SMP Negeri. Sedangkan sisanya atau 482 orang.

Mereka berasal dari unsur pelaksana, yang terdiri dari pengadministrasi umum, pengelola barang, pengelola keuangan, pengelola data, pengelola laboratorium, pengelola perpustakaan, pramu bhakti dan pranata pasukan pengamanan dalam di lingkungan sekolah negeri dinas.

“Sebanyak 1.005 itu yang sudah melaksanakan perjanjian kerja sejak 2019 sebanyak 390 orang, sedangkan yang menandatangani perjanjian kerja pada 2020 sebanyak 615 orang. 

Etty menyampaikan, penandatanganan kontrak bertujuan memberikan kepastian hukum dan legalitas serta didasarkan pada landasan hukum yang jelas. Selain itu, guna mewujudkan tertib administrasi dan meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan SDM aparatur non-ASN pendidikan yang terstandar secara kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00