FOKUS: #PPKM

Ikuti Arahan Pusat, Gibran Jadikan Booster Syarat Mobilitas sampai Nonton APG

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

KBRN, Surakarta: Pemerintah Kota Solo siap mengikuti aturan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat yang akan kembali dijalankan Pemerintah Pusat. 

Kebijakan tersebut sejalan dengan capaian vaksinasi dosis ketiga di Kota Bengawan yang masih dikisaran 57 persen. 

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, siap mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah pusat. Pihaknya juga mengajak warga Kota Solo yang belum vaksin dosis ketiga segera mendatangi tempat-tempat vaksinasi seperti di Puskesmas. 

"Ya kita ngikutin arahan aja, dari pusat seperti apa. Makanya saya ngajak warga solo Sekitarnya untuk booster," katanya Rabu (6/7/2022).

Menurut Putra Sulung Presiden Jokowi itu, vaksin Booster masih gratis, aman dan juga halal. Ia mengakui dari sejak Lebaran Idul Fitri capaian booster di Solo masih 57 persen dari 70 persen yang ditargetkan. 

Antusias warga Solo lanjut Gibran memang sudah menurun dan memiliki persepsi bahwa pandemi ini sudah berakhir.

"Vaksinnya gratis dan aman, halal. Ini masih 57 persen (capaian) masih stagnan. Kalau lokasi masih dibuka Puskesmas, artinya antusias warga berkurang dan mungkin sudah anggap (Pandemi) selesai," jelasnya.

Tidak hanya untuk mobilitas Gibran juga bakal mensyaratkan vaksin booster untuk menyaksikan pertunjukan, Konser musik, pertandingan sepak bola hingga ASEAN Para Games di Solo 30 Juli sampai 07 Agustus 2022. Pihaknya meminta warga segera booster.

"Ya karena gratis (Pembukaan APG) besok tak batesi yang sudah booster wae. Yang belum vaksin ndang vaksin," pintanya.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo dr Siti Wahyuningsih mengatakan untuk meningkatkan capaian booster pihaknya mencanangkan bulan vaksinasi dengan mengerahkan petugas posyandu. Selain itu bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM menyisir ASN yang belum vaksin ketiga.  

"Dengan BKP-SDM inventarisasi ASN TKPK yang belum vaksin harus dipaksa vaksin. Aparat pemerintah harus memberi contoh. Mosok kita ngoyak-oyak masyarakat tapi aparat pemerintah malah ndak vaksin," katanya.

"Untuk diketahui Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut B. Pandjaitan menyampaikan bahwa pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan diterapkan lagi. Pemerintah akan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster saat mobilitas masyarakat ke area publik. 

Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi. MI

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar