Dilaporkan Polisi Atas Dugaan pemalsuan surat keterangan Pasien, RSUD Karanganyar utamakan Tempuh Jalur Mediasi

Direktur RSUD Karanganyar Iwan Setiawan saat memberikan keterangan kepada wartawan

KBRN, Karanganyar: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karanganyar berupaya mengutamakan jalur mediasi terlebih dahulu pasca dilaporkan salah satu keluarga pasien Covid 19 yang meninggal dunia saat mendapat perawatan di RSUD Karanganyar atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan pasien.

Sebagai informasi, pada 26 Februari 2021 lalu, keluarga pasien covid 19 atas nama Suyat yang meninggal dunia pada 22 oktober 2020 lalu, melaporkan RSUD Karanganyar ke Polres Karanganyar atas adanya dugaan pemalsuan surat keterangan.

Direktur RSUD Karanganyar Iwan Setiawan Adji menjelaskan, terkait permasalahan tanggal pengambilan spesimen seperti yang dilaporkan keluarga pasien, Sebenarnya, Spesimen pasien atas nama Suyadi sudah diambil pada 22 oktober, namun lantaran terbatas waktu sudah melebihi jam Dinas, maka spesimen baru bisa diantarkan ke RSUD Moewardi pada tanggal 23 oktober 2020.

"Jadi, pengecekan spesimen itu RSUD tidak bisa melakukan sendiri, harus di kirim ke RSUD Moewardi, nha saat itu kejadian itu diluar jam kerja, jadi RSUD Moewardi sudah tutup, kalo gak salah meninggalnya pasien kan jam 15.00, maka kita simpan dulu samplenya, baru dikirim tanggal 23 oktober," jelasnya kepada wartawan saat jumpa pers, Senin (1/3/20). 

Sementara terkait, pemulasaran menggunakan protokol covid 19, Iwan menyebut, karena saat itu pasien masuk kategori Suspect Covid 19, maka sesuai dengan SOP rumah sakit penanganan pasien harus menerapkan protokol Covid 19.

"Jadi saat itu penegakan suspcet covid 19 berdasarkan Early Warning Sistem (EWS), nha almarhum itu skornya tinggi, jadi masuk kategori suspect covid 19, kebetulan, almarhum sudah meninggal sebelum dilakukan swab, jadi karena kita tidak bisa menunggu hasil swab pasca kematian, ini memang protokol pemulasarannya sesuai covid 19," jelasnya.

Lebih lanjut, Iwan mengungkapkan, Pihaknya tetap mengutamakan jalur mediasi kepada keluarga korban, namun bila tidak menemui kata sepakat maka RSUD Karanganyar menyatakan siap mengikuti jalur hukum yang ada. "Kita sebelumnya sudah menjelaskan, dan meminta maaf, tapi kalo masih seperti ini, bukan kami menantang, tapi kalo mau seperti ini ya gak papa, pilihan kami cuman itu," jelasnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Keluarga Suyat, Asri Purwati mengatakan, melaporkan RSUD Karanganyar lantaran terdapat kejanggalan dalam proses penanganan serta administrasi pasien atas nama Suyat. Asri mengungkapkan, kejanggalan terjadi saat keluarga harus menandatangani surat keterangan pasien harus masuk ruang isolasi Covid 19.

"Pada tanggal 22 oktober dini hari, pasien masuk RSUD, namun Sekitar jam 11 siang baru bisa masuk ruangan, itupun setelah pihak rumah sakit meminta dari pihak keluarga untuk tandatangan bahwa masuk isolasi COVID. Saat itu keluarga bingung, bapak saya nggak COVID kok disuruh tandatangan COVID," jelasnya.

Asri menambahkan, kejanggalan berlanjut saat pasien malah dirawt di ruang mawar dan bukan ruang isolasi, bahkan terdapat beberapa pasien yang diperbolehkan untuk di tunggu keluarga, padahal seharusnya jika ruang isolasi pasien dilarang ditunggu keluarga.

"Setelah itu masuk tidak di ruang isolasi, tapi di ruang mawar. Di ruangan itu, ada beberapa orang, setiap pasien boleh dijaga satu orang. Kalau beliau memang COVID kan seharusnya diisolasi," bebernya.

Kemudian, lanjut Asri, dalam surat keterangan kematian pasien, keluarga merasa tidak wajar karena tanggal kematian tertulis 22 oktober 2020, dengan tambahan keterangan Covid. Sedangkan pada tanggal pengambilan spesimen tertulis 23 oktober 2020, dan kemudian hasil didapat pada 24 oktober 2020 dengan hasil Negatif.

"Setelah itu kami mendapat surat kematian. Di surat tersebut, tanggal kematian 22 Oktober 2020. Di belakangnya, kami dapat surat tentang COVID. Kami baca pengambilan spesimen tanggal 23 Oktober 2020, gejala tanggal 23 Oktober, hasil tanggal 24 Oktober, negatif. Tidak COVID," ungkapnya.

Lebih lanjut, Asri mengungkapkan Jalur hukum ini ditempuh agar terdapat keterangan yang jelas dari pihak RSUD sehingga tidak terulang kepada masyarakat lainnya.

"Kami berusaha membantu supaya kasus ini jelas, supaya tidak ada masyarakat yang mengalami hal yang sama," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00