FOKUS: #KASUS DANA BANSOS

Kasus Korupsi RSUD Inkrah, Kejari Serahkan Uang 2 Miliar ke Kas Daerah Pemkab Sragen

Simbolis, Kepala Kejari Sragen Sinyo Redy Benny Ratag menyerahkan uang sitaan korupsi kepada Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

KBRN Sragen: Kasus dugaan korupsi pengadaan ruang operasi (Sentra Operation Komer) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sudah memiliki hukum tetap (inkrah). Oleh karenanya Kejaksaan Negeri Sragen menyerahkan uang tunai Rp 2.016.766.740 kepada Pemerintah Kabupaten Sragen. 

Pengembalian uang kerugian negara itu diserahkan Kepala Kejaksaan Negeri Sragen Sinyo Redy Benny Ratag, dan diterima Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati di Kantor Kejari setempat, Rabu (19/1/2021).

Uang tersebut merupakan pengembalian kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan sentra operation komer (OK) RSUD dr Soehaadi Prijonegero Sragen. 

"Ini dalam rangka kontribusi kejaksaan untuk pemulihan ekonomi nasional. Apa guna kita menghukum orang namun negara tetap dirugikan," terang Kepala Kejaksaan Negeri Sragen Sinyo Redy Benny Ratag kepada wartawan.

Dia mengatakan, kerugian negara sebesar Rp miliar lebih itu diserahkan oleh Rahardian Wahyu, pengusaha asal Solo yang bertindak sebagai penyedia barang setelah kasusunya inkrah. Sinyo melanjutkan, pengembalian negara ini merupakan komitmen bersama pemkab dan Kejari. 

"Bahwa dalam penanganan kasus korupsi yang mengedepankan pengembalian kerugian negara."

Disela penyerahan Kas Daerah Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyambut baik pengembalian uang ini dan berharap segera bisa digunakan untuk pembangunan daerah.

"Ini sudah masuk ke kas daerah bisa digunakan. Apapun kebutuhanya kita bisa gunakan sebagai pendapatan lain-lain yang sah," kata Yuni sapaan akrab Bupati.

Bahwasanya, kasus proyek pengadaan ruang OK RSUD senilai Rp 8 miliar bantuan dari Provinsi Jateng 2016 itu menjerat Direktur Umum RSUD Djoko Sugeng, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nanang Y dan Rahadian Wahyu selaku penyedia barang. 

Dalam lelang tender terjadi pengondisian harga barang sehingga mengakibatkan kerugian negara. Pada September 2020 lalu Pengadilan Tipikor Semarang memvonis ketiganya dengan hukuman 6 tahun penjara. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00