Akhirnya Mantan Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman Bebas Bersyarat

KBRN, Sragen: Agus Fatchur Rahman (Mantan Bupati Sragen) akan bebas besuk pagi dengan cuti bersyarat (CB) selama tiga bulan. Kepastian bebasnya mantan orang nomor satu di Pemkab Sragen itu disampaikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen, Yosef Benyamin Yembise melalui Kasi Binadik, Agung Hascahyo, Senin (9/3/2020).

Agung menjelaskan, yang bersangkutan bebas dengan status CB setelah menjalani 9 bulan hukuman penjara. "Pak Agus bebas Tanggal 10 Maret 2020. Dari Bapas Surakarta," ungkap Agung Hascahyo kepada wartawan.

Sementara selepas bebas nanti, masih ada kewajiban lapor ke Bapas sampai bulan Juni mendatang. Di samping itu Agung menyampaikan bahwa Agus selama cuti dilarang bepergian ke luar kota apalagi ke luar negeri. Jika terpaksa harus izin ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta. 

"Entah sebulan sekali, yang jelas nanti masih ada kewajiban untuk lapor ke Bapas,” terangnya.

Menurutnya Agus Fatchur Rahman menjalani 9 bulan hukuman dari vonis satu tahun karena mendapatkan keringanan 3 bulan.

Terpisah Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sragen Agung Riyadi membenarkan, Agus divonis 1 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi dana kas daerah Kabupaten Sragen tahun 2011 dengan kerugian negara mencapai Rp 11,2 miliar. Vonis itu mengemuka dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jateng di Semarang, Rabu (20/11/2019) silam.

"Besok kalau informasinya keluar. Kalau vonisnya dulu satu tahun. Tapi potong macem macem ada remisi juga kayaknya," ujar Agung saat dikonfirmasi.

Sementara itu, meski tak terbukti tidak menikmati aliran korupsi Kasda, Agus yang kala itu menjabat Wabup, dinyatakan bersalah.  Karena telah memimpin rapat hingga terjadi pencairan deposito Kasda di BPR Djoko Tingkir Sragen yang dijadikan agunan kredit Rp 11,2 miliar oleh pemerintahan Bupati Untung Wiyono. 

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 tahun 2001. 

Kemudian hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00