AMAK Adukan Dugaan Mark Up Harga Material Program Rehab RTLH ke DPRD Sukoharjo

KBRN Sukoharjo : Aliansi Masyarakat Anti Kemiskinan (AMAK) Sukoharjo mendatangi Kantor DPRD, Sukoharjo mengadukan dugaan mark up harga material dalam program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

AMAK menduga ada mark up harga material antara Rp2,5 juta hingga Rp3 juta di setiap rumah penerima bantuan.

Salah satu anggota AMAK Ndableg SS mengatakan kedatangan kepada wakil rakyat agar bantuan untuk warga miskin ini tidak dipermainkan.

Dableg SS mencontohkan harga batako di wilayah Kecamatan Tawangsari, Weru dan Bulu paling mahal Rp2.500 per buah.

Namun, dalam proyek rehab RTLH tersebut harga batako per buah Rp2.700. Belum lagi harga pasir dan material lainnya. Selama ini, muncul banyak keluhan dari warga miskin yang menerima bantuan.

“ Ya, kami dari AMAK menilai hampir 99% harga material dalam program rehab RTLH BSPS di mark up. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena penerima bantuan adalah rakyat miskin,” ujarnya.

Atas temuan tersebut pihaknya meminta kalangan  legistlatif untuk turun langsung melakukan investigasi agar kasus mark up dapat dihentikan dan pelakunya juga dapat dijerat hukum.

Hal senada dikatakan anggota AMAK lainnya, Joko Cahyono yang mengatakan selama program BSPS sudah berjalan cukup lama.

“ Kami berharap DPRD menertibkan pengadaan material untuk program BSPS bantuan benar-benar dirasakan rakyat miskin, bukan malah merugikan,” ujar Joko.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkab Sukoharjo, Suraji,  menjelaskan bahwa untuk membuktikan ada tidaknya dugaan mark up perlu penelusuran  lebih lanjut.

“ Kami langsung merespon temuan dari teman-temen AMAK. Salah satunya melakukan verifikasi dilapangan  dan meminta penjelasan kepada  pihak yang terlibat langsung. Jika ternyata benar, mereka melakukan markup maka mereka harus bertanggung jawab,” ungkap Suraji.

Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi yang menemui audiensi dari AMAK menyatakan dukungannya untuk menertibkan program rehab RTLH dalam program BSPS agar berjalan sesuai dengan aturan.

“DPRD siap memanggil Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) ke DPRD untuk melakukan klarifikasi atas dugaan mark up. Termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam program rehab RTLH khususnya program BSPS untuk mencari kebanaran dari dugaan tersebut,” tukas Wawan. (Edwi)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00