Kepesertaan BPJS TK Solo Baru 42 Persen, Lurah Camat Diminta Intensif Sosialisasi

Wakil Walikota Surakarta Teguh Prakosa menyerahkan santunan kepada keluarga (Ahli waris) didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Hasan Fahmi di Hotel Dana Solo.

KBRN, Surakarta: Angka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Solo baru 42% atau sejumlah 100.297 orang pekerja. Sementara itu sebanyak 138.686 pekerja di Kota Bengawan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (TK) hingga akhir 2021. Jumlah itu lebih dari separuh penduduk usia produktif dari berbagai sektor. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Solo, Hasan Fahmi mengatakan, data tersebut diperoleh dari perbandingan basis nomor induk kependudukan (NIK) peserta terdaftar. Mereka yang belum terdaftar mayoritas disumbang dari sektor informal dan pekerja mandiri, di antaranya pedagang, tukang ojek, sopir, dan lain-lain. 

"Padahal, apapun jenis pekerjaan mereka sepanjang tidak melanggar hukum, wajib mendaftar BPJS TK," terang Hasan Fahmi di sela rakor dengan camat dan lurah di Hotel Dana Solo, Rabu (08/12/2021).

Pihaknya menargetkan penambahan jumlah peserta BPJS TK dari sektor pekerja mikro pada tahun depan agar bisa mencapai universal coverage atau jaminan perlindungan semesta. Sehingga, mereka bisa mendapatkan manfaat, antara lain, jaminan kecelakaan kerja (JKJ) dan jaminan kematian (JKm). 

Dari ratusan ribu peserta terdaftar itu, sebanyak 5.892 pekerja di antaranya berasal dari tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK) dan tenaga kontrak pihak ketiga di lingkungan Pemkot Surakarta. 

“TKPK ini mendapatkan dua jaminan, yakni, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ada juga yang mendaftar untuk jaminan hari tua dan program pensiun,” ujar Fahmi. 

Sementara itu untuk percepatan cakupan jaminan perlindungan semesta, pihaknya mengundang para lurah dan camat itu untuk sosialisasi pentingnya menjadi peserta BPJS TK. Pihaknya berharap pemangku kebijakan ini menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Wakil Walikota, Teguh Prakosa, mengatakan kepesertaan BPJS TK bagi pekerja sangat penting mengingat setiap harinya mereka bersinggungan dengan risiko. Ketika terjadi kecelakaan, peserta maupun ahli warisnya bisa mendapatkan manfaat untuk melanjutkan hidupnya. 

“Karena umumnya pekerja ini adalah tulang punggung keluarga sehingga saat mengalami kecelakaan kerja, bisa mendapat santunan. Apalagi kalau sampai meninggal. Santunan yang diterima bisa untuk modal kerja ahli warisnya. Jadi kalau terjadi sesuatu kemungkinan keluarga tidak jatuh miskin," jelas Teguh Prakosa.

Dalam rakor tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan jaminan kematian meninggal kepada tiga guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang masing-masing mendapatkan santunan Rp42 juta. Kemudian santunan kepada peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja senilai Rp120 juta. MI

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar