BUMN Terus Dorong Peningkatan Pembiayaan untuk UMKM

Menteri BUMN Erick Thohir saat di acara backbone OSS.

KBRN Surakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membagikan Nomor Induk Berusaha (NIB) ke 550 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) perseorangan di Kota Surakarta, Rabu (6/7/2022). Erick menyampaikan pembagian NIB merupakan bentuk kolaborasi kementerian dalam mendukung kemajuan UMK. 

"Ini sangat penting, tidak mungkin Kementerian bisa sukses menjalankan program sendiri-sendiri. Hari ini kita bisa lihat dan ini saya ingat sudah event kelima, Menteri Investasi mengajak Kementerian UMKM dan Kementerian BUMN untuk kerja sama," ujarnya.

Menteri BUMN ini menyebut keberpihakan kepada UMKM sesuai dengan Instruksi Presiden yang selalu menekankan bahwa basis pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Dia menegaskan komitmen BUMN dalam mengedepankan UMKM mendapatkan porsi besar tanpa menafikan peran perusahaan-perusahaan besar yang menjadi pemain global.

"Jadi ada keseimbangan dan kesinambungan. Ekonomi kita ini perlu keseimbangan seperti membuat kopi, ada kopi, air panas, gula, diaduk supaya merata dan enak. Ekonomi yang kita bangun pun harus seimbang," ucapnya.

Presiden Joko Widodo, lanjut Erick, selalu menekankan Indonesia bukan negara kapitalis dan oligarki, melainkan negara dengan fondasi kuat yang didorong berdasarkan ekonomi kerakyatan dan UMKM. Pemerintah ingin menjadikan UMKM sebagai rantai pasok yang berkesinambungan untuk para pemain global Indonesia. 

"Jadi nggak bisa berdiri sendiri kalau di antara kementerian tidak berkolaborasi dan kami tentu tidak jeruk makan jeruk, tugas Pak Bahlil, Pak Teten, Kadin, saya ambil, tidak," ungkapnya.

BUMN tetap fokus pada aspek pembiayaan dan pendampingan dan membantu membuka pasar bagi para pelaku UMKM. Presiden menargetkan proporsi pembiayaan untuk UMKM pada 2024 mencapai 30 persen dan terus meningkat hingga 50 persen kemudian.  

Pemerintah tak ingin porsi pembiayaan untuk UMKM Indonesia tidak kalah dengan dengan tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Erick mengatakan, pemerintah memastikan KUR untuk UMKM tahun ini mencapai Rp 338 triliun atau naik dari Rp 260 triliun. Dirinya meyakini melalui proses yang dimudahkan dengan sistem OSS (online single submiision), yang selama ini pembiayaan UMKM sulit mendapatkan data, sekarang lebih terbuka untuk dapatkan data, sehingga tepat sasaran.

Pihaknya optimistis sistem OSS dapat berjalan optimal. Sebab, holding ultra mikro yang terdiri atas BRI, PNM, dan Pegadaian, saja mampu menumbuhkan 7,1 juta lapangan kerja dengan pembiayaan Rp 1 juta hingga Rp 4 juta tanpa agunan kepada nasabah PNM Mekaar. 

"Artinya kalau kita mau, kita bisa. Di saat yang sulit kita buktikan ekonomi kita tumbuh. InsyaAllah kami sangat terbuka dan terima kasih Telkom diberikan kesempatan jadi backbone OSS," pungkasnya. (Ase)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar