Pemkot Solo Geber PBB, Lunas Pajak Jadi Syarat Perpanjangan SHP

Foto ilustrasi pedagang berjualan di pasar tradisional Kota Solo.

KBRN, Surakarta; Berbagai cara dilakukan Pemerintah Kota Solo untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan PBB. Salah satunya perpanjang SHP (Surat Hak Penempatan) Kios/Los Pasar Tradisional diwajibkan melunasi PBB. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulus Widajat mengatakan, kebijakan itu rencananya akan direalisasikan mulai tahun ini. Tulus menjelaskan saat pedagang ingin memperpanjang SHP, akan dilihat dulu apakah PBB-nya selama tiga tahun ke belakang sudah lunas. "Jika belum, maka harus melunasi dulu," katanya Minggu (3/7/2022).

Ia mengklaim, pelunasan PBB itu tidak akan memberatkan pedagang, karena jika biaya pajak dibagi per hari, maka akan terlihat ringan. Apalagi pajak itu kan bagian dari biaya operasional yang harus mereka keluarkan. 

Meski demikian Tulus mengakui, tingkat kepatuhan warga dalam membayar PBB terus meningkat. Apalagi berbagai upaya selalu dilakukan Pemkot, guna mendorong wajib pajak melunasi kewajiban mereka. 

Hingga April, realisasi penerimaan PBB telah berkisar Rp 21,488 miliar atau sekitar 22 persen dari target pada 2022 sebesar Rp 95 miliar.

"Jika biaya pajak dibagi per hari, maka akan terlihat ringan. Apalagi pajak itu kan bagian dari biaya operasional yang harus mereka keluarkan," jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan Heru Sunardi,  mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 18.000 pedagang yang berjualan di los atau kios di 44 pasar tradisional Kota Solo. Pedagang tersebut berasal dari dalam dan luar kota. 

Setiap pedagang wajib memperpanjang SHP per tiga tahun. Konsep seperti itu agar tidak ada tunggakan PBB, pedagang akan diarahkan harus melunasi dulu PBB-nya sebelum pembaruan SHP.

“Kalau kemarin-kemarin, syarat perpanjangan SHP belum mencantumkan kewajiban lunas PBB. Baru lunas retribusi. Nah ini nanti tidak hanya lunas retribusi, melainkan juga lunas PBB.”

Meski demikian Heru menekankan, kebijakan itu tidak akan menyasar para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di selter-selter milik Pemkot. Mereka tidak dikenakan pajak atas pemanfaatan los atau kios, seperti pedagang pasar tradisional. "PKL hanya dikenakan retribusi atas penggunaan selter," ujar Heru. MI

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar