Menkeu Sri Mulyani: Transaksi Online Dongkrak PAD Solo 118M, Patriot Wujud Sinergitas Pemerintah dan Swasta

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat memberikan sambutan virtual dalam acara peluncuran Grab-OVO Patriot yang berlangsung di Balaikota Surakarta.

KBRN Surakarta: Pembayaran non tunai atau cashless terus digenjot di setiap daerah. Karena sistem pembayaran non tunai ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

Berbicara dalam acara peluncuran program Grab-OVO Patriot di Balaikota Surakarta Kamis (21/10/2021) Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan, berdasarkan pilot proyek untuk penerapan transaksi non tunai yang dilaksanakan di 12 daerah, transaksi non tunai ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah rata-rata hingga 11,1%. 

Bahkan di Kota Surakarta melalui inovasi online pembayaran pajak Solo Destination menurut Sri Mulyani mampu meningkatkan PAD sampai 16% atau Rp 118 miliar dalam kurun waktu 3 tahun ini. 

"Hal ini tentunya capaian yang sangat baik dalam upaya meningkatkan PAD," katanya dalam sambutan acara Peluncuran Patriot Grab-OVO secara virtual.

Sri Mulyani kemudian mengungkapkan program yang diluncurkan Grab-OVO dengan Akselerasi Transaksi Online Pemerintah (Patriot) diharapkan juga mampu mendorong peningkatan pembayaran non tunai. Hal ini bentuk sinergitas pemerintah dan swasta dalam percepatan go digital.

"Program kerja sama yang diluncurkan oleh Grab-OVO yaitu program akselerasi transaksi online pemerintah atau Patriot yang memiliki tiga komponen yaitu elektronifikasi, digitalisasi pasar, dan menjadi mitra Kementerian Keuangan sebagai lembaga persepsi lainnya. Dimana OVO menjadi saluran pembayaran resmi pembayaran pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Ini salah satu contoh sinergi pemerintah dan swasta," jelasnya.

Penerapan pembayaran non tunai di Kota Solo menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah atau peringkat 7 Nasional. Menanggapi capaian tersebut Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan pembayaran non tunai ini tidak saja memudahkan penjual tapi juga pembeli.

"Ini juga memudahkan kepala dinas untuk menarik retribusi dan pajak daerah," ungkap Gibran.

Gibran mengatakan, akan meningkatkan pembayaran non tunai di berbagai sektor terutama di pasar tradisional. Bahkan Gibran menyiapkan pasar Legi dan pasar Purwasari untuk penerapan transaksi online.

"Ya seperti yang disampaikan mbok Darmi dan Mas Ridwan tadi dengan pembayaran cashless ini ini bukan saja memudahkan penjual tapi juga memudahkan pembeli, memudahkan kepala dinas kita. Capaian penerimaan pajak kita meningkat karena ada proses digitalisasi ini. Ini sebenarnya mempermudah semua pihak," jelasnya.

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, mengungkapkan adanya program Grab OVO PATRIOT diharapkan membantu para UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kolaborasi Grab dan OVO diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang masuk ke platform digital terutama pedagang pasar tradisional sebagai upaya mendukung target pemerintah mencapai 30 juta UMKM di 2024. 

Di Kota Solo sendiri, saat ini tercatat ada 82.531 UMKM yang beroperasi, dan kami percaya setiap UMKM ini menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar untuk dapat berkembang pesat di ranah digital. 

"Melalui program ini, kami juga memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk melakukan transaksi untuk kebutuhan sehari-hari melalui platform digital yang aman.”

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menuturkan, seiring dengan bergeraknya kita ke dalam era ekonomi baru, pemanfaatan teknologi pembayaran digital memiliki peran yang sangat penting. Upaya Grab dan OVO dalam mendukung perluasan akseptasi QRIS bagi pedagang pasar serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, patut diapresiasi. 

"Dengan semakin terbentuknya perilaku yang mengutamakan transaksi digital yang cepat, mudah, murah dan aman, pemulihan ekonomi pun akan berlangsung lebih cepat, baik dari sektor ritel maupun penerimaan pemerintah," ungkap dia.

Menteri Perdagangan RepubIik Indonesia, Muhammad Lutfi menyambut baik inisiatif Grab OVO PATRIOT yang membantu pedagang pasar masuk dalam ekosistem digital. Jika pada tahun 2020 lalu ekonomi digital Indonesia baru berkontribusi 4 persen terhadap PDB kita, maka pada tahun 2030 kontribusi ekonomi digital akan mencapai setidaknya 18 persen dari PDB. 

"Oleh karena itu, sejak awal tahun ini kementerian perdagangan berkomitmen untuk memprioritaskan akselerasi dan transformasi digital di sektor perdagangan. Beberapa program sudah mulai berjalan, mulai dari membantu para UMKM untuk onboarding ke platform digital, program digitalisasi di pasar rakyat hingga penataan kebijakan e-commerce yang berkeadilan,” jelas Lutfi.

Deputi IV Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM, menjelaskan, pemanfaatan teknologi yang tinggi oleh masyarakat sejak pandemi COVID-19 harus ditangkap sebagai peluang bagi pedagang pasar dan pemerintah sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pemulihan ekonomi nasional. 

“Transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai US$44 miliar sehingga pemerintah mendorong percepatan transformasi digital di seluruh aspek penunjang aktivitas ekonomi, termasuk pedagang pasar. Harapannya, inovasi teknologi ini juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00