Pedagang Pasar Tradisional Solo Tolak Wacana Pajak Sembako

KBRN, Surakarta: Sejumlah pedagang di pasar tradisional kota Surakarta menolak rancangan Undang-Undang tentang pembebanan biaya pajak pada sembako atau kebutuhan pokok agar tidak disahkan pemerintah. Penolakan itu salah satunya disampaikan Ari Kristianti, pedagang sayur di Pasar Legi Kota Surakarta.

Menurutnya kondisi pasar masih sepi, sehingga jika dikenakan pajak, dikhawatirkan daya beli masyarakat akan menurun. “Saiki nek apa-apa larang, minat pembeli ya turun toh mas. Enggak setuju, ya memberatkan yang kecil noh mas, kasihan. ” keluh Kristi kepada RRI, Senin (14/06/21).

Apalagi sejak awal pandemi hingga kini, pendapatannya sudah mengalami penurunan lebih dari 70 persen perharinya. Wanita yang telah berjualan sayur selama 15 tahun lebih itu berharap agar pemerintah tidak mengesahkan wacana pajak tersebut, karena dapat memberatkan pedgang kecil.

“Ekonomi lagi sulit, yang kecil malah kena pajek. Kondisi pasar kaya gini, lagi sulit-sulitnya mas. Sekarang yang mau pergi ke pasar juga jarang. Terus resto-resto segala macam sepi." ungkapnya.

Penolakan yang sama, diungkapkan Rani, pedagang sembako di Pasar Gede Hardjonagoro Surakarta, dirinya mengatakan sejak pandemi mengalami penurunan pendapatan hampir 50 persen. Jika pemerintah berencana akan mengenakan bea pajak pada sembako dan kebutuhan pokok, dikhawatirkan penjualan akan terus menurun. Karena rani menyarankan untuk tidak mengenakan pajak dan menunggu kondisi perekonomian kembali pulih karena berpengaruh pada daya beli masyarakat.

“Kalo di kalangan pedagang tidak setuju mas. Soale kan keadaan lagi kaya gini, orang belanja aja kan sedikit, susah. kalo dinaikkan ya mesakne. Penjualane ya menurun, ya pandemi ini hampir separo. kalo bisa ndak usah dikenakan pajak saja. biar harga, maksude biar pasare normal dulu gitu. nanti kan pengaruh ke pembeli.” pinta Rani.

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Kebijakan PPN sembako tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00