Ekonom: Siapapun Rezimnya, Pasti Butuh Omnibus Law

KBRN, Surakarta : Penyederhanaan regulasi dan perizinan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi semakin relevan untuk dilakukan setelah Covid-19 terjadi. Ini demi menarik kembali investor dan meningkatkan gairah perekonomian yang sempat terguncang baik dari dalam ataupun luar negeri.

 

"Saat ini, siapapun rezimnya atau pemimpinnya pasti harus dan memerlukan penyederhanaan Undang-Undang serta aturan yang ada. Omnibus Law seperti dalam RUU Cipta Kerja ini sangat diperlukan untuk menarik kembali investor baik dalam dan luar negeri," kata ekonom Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Lukman Hakim dalam diskusi virtual yang diselenggarakan PWI Surakarta, Selasa (30/6).

 

 

Menurut Lukman, Omnibus Law ini bisa disebut cara yang big bang atau mengubah secara besar-besaran. Memangkas ketentuan yang tidak pro pasar secara besar-besaran. Fokusnya memberikan jaminan kemudahan kepada investor baik dalam dan luar negeri

 

“ Upaya menyelesaikan permasalahan tumpang tindih regulasi ini, memang tidak bisa dicapai dengan cara yang mudah. Namun pemerintahan Joko Widodo, biasanya selalu mencoba mengambil kebijakan baru yang terkadang sulit untuk dilakukan, “ ungkap Lukman Hakim .

 

Diskusi tentang RUU Cipta Kerja, Peluang Membangkitkan Ekonomi Pasca Pandemi,  yang diikuti 170 peserta dari kalangan pers, dosen dan mahasiswa. Kegiatan  tersebut dipandu Ketua PWI Surakarta Anas Syahirul. Selain Lukman Hakim juga tampil pembicara pengamat ekonomi dari Unversitas Muhammadiyah Surakarta Anton A. Setyawan.

 

Dosen UMS ini menyatakan, Pandemi Covid-19 memberikan kesadaran pada Indonesia bahwa ketergantungan terhadap import besar. Pasca Pandemi ia menyakini akan ada re-orientasi  industri dengan lebih banyak membangun  industri dalam negeri untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan sendiri.  Wida

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00