OJK Tak Beri Solusi, Paguyuban Transportasi dan Pariwisata Soloraya Bingung Harus Mengadu

Perwakilan Paguyuban Transportasi dan Pariwisata Soloraya mendatangi kantor OJK Surakarta beberapa saat lalu. Dok Istemewa

KBRN,Surakarta: Paguyuban Transportasi dan Pariwisata Soloraya dibuat bingung oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena aksi protes terhadap perusahaan pembiayaan menyusul beratnya penerapan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai dampak pandemi COVID-19 tak ada solusi dari lembaga tersebut.

"Kami belum menemukan solusi dari aduan kami ke OJK, karena pihak finance selama ini justru memberatkan debitur tentang relaksasi yang diimbau oleh pemerintah," kata Ketua Paguyuban Transportasi dan Pariwisata Soloraya sekaligus pemilik CV Goedang Transport Indonesia Oky Orlando saat melakukan aksi mengelilingi alun-alun kidul Solo, kemarin.

Ia mengatakan kebijakan perusahaan pembiayaan yang memberatkan debitur ini salah satunya adalah tentang naiknya biaya restrukturisasi kredit kepada debitur. Bahkan malah cenderung memberatkan.

"Kalau ikut relaksasi, penambahan kami ada yang Rp13 juta-50 juta. Kalau kami tetapi tidak bayar satu bulan kena denda di bawah itu jauh. Denda justru lebih ringan dibandingkan ikut relaksasi," tandasnya.

Padahal, dikatakannya, sejak bukan Februari hingga saat ini para pemilik kendaraan tersebut tidak memiliki pemasukan sama sekali. Hal ini dampak dari KLB Corona.

"Ini baik di sektor pariwisata maupun transportasi. Kami sudah dua kali ke OJK dengan maksud mengadu dan mencari solusi. Ternyata OJK tidak bisa memberikan solusi, kebijakan dikembalikan ke finance masing-masing," katanya.

Mengingat tidak adanya solusi di tingkat OJK, pihaknya dalam waktu dekat akan mengadu ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurut Oky restrukturisasi merupakan imbauan presiden Jokowi sebagaimana dampak Covid 19.

"Gubernur mengatakan kalau ada kesulitan lapor ke OJK, sekarang kondisi seperti ini kami bingung mau mengadu kemana. Jadi kami langsung ke Gubernur saja," katanya.

Sebelumnya, Paguyuban Transportasi dan Pariwisata Soloraya mengajukan tiga tuntutan kepada perusahaan pembiayaan. Salah satunya yaitu memberikan keringanan berupa penangguhan atau penundaan pembayaran kewajiban baik pokok maupun bunga minimal enam bulan ke depan.

Sedangkan tuntutan yang lain yaitu membebaskan biaya pinalti atau bunga bagi yang akan melunasi pada bulan Maret-Agutus 2020 dan tidak ada penekanan maupun penarikan armada dari pihak perusahaan pembiayaan terhadap debitur. Dari tiga tuntutan ini hanya poin ketiga yang dikabulkan. 

"Tuntutan kami selama pandemi belum pulih jangan ada penekanan atau penarikan unit, tetapi kemarin ada laporan di wilayah Wonogiri ada penarikan," kata Oky.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00