Beberapa Perusahaan di Solo Sepakat Cicil Pembayaran THR

Foto ilustrasi salah seorang pekerja konveksi di UMK Solo

KBRN, Surakarta: Sejumlah perusahan di Kota Solo telah membuat kesepakatan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dengan pekerjanya. Kesepakan tersebut juga wajib dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Surakarta, untuk pengawasan.

"Sampai saat ini sudah ada beberapa yang sudah melaporkan kepada Dinas, tentang kesepakatan-kesepakatan itu kepada kami," ungkap Gurun Sarwono, Pejabat Mediator Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Surakarta, Selasa (12/5/2020).

Menurut Gurun, kesepakatan yang disampaikan ke Disnakerperin diantaranya pembayaran THR 50 persen terlebih dahulu. Ada juga yng disepakati pembayaran dua kali denngan batas waktu sebelum akhir tahun.

"Ada yang 50 persen sebelum hari H, dan 50 persenya paling lambat Desember 2020. Itu salah satu kesepakatan. Jadi ini sesuai dengan hasil sidang Disnakerperin dengan Tripartit itu. Jadi sudah disepakati beberapa poin pembayaran THR tahun ini sesuai surat edaran ibu Menteri," beber Gurun. 

Gurun menyampaikan dari 1000 an Perusahaan di Kota Bengawan sampai saat ini baru ada dua yang melaporkan kesepakatan tersebut. Kendati begitu Disnakerperin tetap akan melakukan pengawasan pembayaran THR sesuai regulasi, maksimal H-7 Lebaran. 

Gurun juga mengatakan, Disnakerperin Surakarta juga akan membuka posko pengaduan pembayaran THR. Tapi karena ini pandemi korona mediasi didorong melalui media. Artinya yang bersangkutsan tidak harus datang ke dinas. "Hari ini kita bentuk, mungkin baru besok untuk informasinya,"ujarnya. 

Sementara itu terpisah Walikota Surakara FX Hadi Rudyatmo meminta perusahaan swasta tetap memberikan THR bagi karyawannya. Namun ketika tidak bisa membayarkan secara penuh, perusahaan bisa mencicil THR bagi karyawannya. 

”Ya ikut anjuran dari Pemerintah pusat saja, jadi kalau memang nggak mampu ya dicicil. Tapi kalau mampu ya lebih baik dibayarkan semua. Kalau dicicil jadi tidak sekaligus habis,” ucapnya. 

Saat ini Pemkot Solo juga menyiapkan anggaran untuk pemberian THR bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surakarta. Hanya saja saat ini THR untuk Pejabat Eseleon II ke atas tidak dibayarkan.

”Kalau eselon I dan eselon II tidak dapat. Pegawai pemkot yang dapat THR akan menerima penuh, termasuk untuk TKPK (Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja),” ucapnya.

Sedangkan untuk gaji ke-13, tahun ini Pemkot Solo memutuskan untuk tidak mencairkannya. Anggaran akan dialokasikan untuk penanganan covid-19 di kota Solo. ”Kalau anggaran gaji ke-13 ada Rp 30 miliar. Tapi kan kebutuhan untuk penanganan wabah lebih besar," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00