SIPD Terkendala, Pemkab Sragen Kembali ke SIMDA

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

KBRN,Sragen: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemkab Sragen awal tahun ini belum dapat digunakan. Malah sistem baru ini mengganggu jalannya pemerintahan dan pengelolaan pelayanan masyarakat. 

Pemkab sempat meminta penjelasan langsung ke Kementerian Dalam Negeri Kemendagri terkait terkendalanya SIPD. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji memperbaiki Sistem Informasi Pemerintah Daerah agar bisa berjalan optimal kembali. 

"Hasil konsultasi dari Direktorat Jendral (dirjen) Otonomi Daerah (Otda) kemendagri menjelaskan dalam kondisi darurat Pemkab Sragen mendapat opsi untuk menggunakan Sistem Manajemen Daerah (Simda) selama proses perbaikan," jelas Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati kemarin.

Bupati menjelaskan Sragen sebelumnya menggunakan Simda yang dinaungi BPKP. Dengan terbitnya Permendagri nonor 77 tahun maka seluruh Indonesia wajib menggunakan SIPD. Menurutnya SIPD sebenarnya Sistem ini bagus, mempermudah pemerintah pusat melihat kinerja keuangan daerah. 

"Saat ini misalnya pak Presiden ingin tahu hasil serapan Sragen, tidak bisa secara langsung. Mendagri harus menghubungi kami. Dengan SIPD ini pusat direct memantau kapanpun dan dimanapun berada. Jalan keluarnya, kami masukkan dalam Simda, dan input ulang ke SIPD. Jawaban mereka itu dulu yang bisa dilakukan tapi tidak bisa begini terus,” beber Mbak Yuni.

Yuni sapaan akrab bupati mengatakan, dari kemendagri menjanjikan SIPD bakal selesai perbaikan pada akhir Januari ini. Pihaknya menyampaikan saat ini yang penting kebutuhan seperti gaji dan listrik bisa terbayar, namun pekerjaan menjadi tertunda. 

”Kita diminta serapan cepat, tapi kendalanya seperti ini. Tetapi intinya programnya bagus,” kata bupati.

Yuni membandingkan untuk tataran Sragen yang mendorong 196 Desa menggunakan Sistem keuangan Desa (Siskeudes) juga perlu waktu lama, membutuhkan waktu setahun. Padahal Sumber Daya Manusia (SDM) desa-desa di Sragen cukup bagus. "Sedangkan SIPD ini sistem nasional dengan kondisi beragam. Jadi ya butuh waktu lah," tandasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00