Bupati Karanganyar Usul Libur Cuti Akhir Tahun ASN Diganti Kompensasi Insentif

KBRN, Karanganyar: Usulan penggantian libur cuti akhir taun dengan dana insentif bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dikemukakan Bupati Karanganyar menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat memangkas hari libur akhir tahun.

Bupati Karanganyar Juliyatmono menjelaskan penggantian hari libur dengan insentif itu itu dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan hak ASN yang telah mengorbankan Hak libur mereka demi kepentingan Kesehatan.

"Kalo perkiraan awal pemerintah pusat kan dulu bisa 3 sampai 6 bulan selesai Covid 19 ini, sehingga semuanya di pusatkan di akhir tahun, lalu Kemarin itu kan ASN sudah korbankan libur mereka demi kepentingan kesehatan, itu kan hak mereka harus di ganti dong," jelasnya kepada wartawan, Kamis (26/11/20).

Dikatakan, Bupati, bila dilihat dari aspek resiko, panjangnya hari libur akhir tahun itu berpotensi memunculkan ledakan penyebaran Covid 19 baru bahkan bisa tidak terkendali, pasalnya sulit untuk mengendalikan mobilitas masyarakat disaat hari libur.

"Ternyata pas semuanya di tumpuk di akhir tahun, itu bisa jadi klaster ledakan covid baru yang tidak terkendali, itu resikonya tinggi, kalo dilihat dari aspek resiko lho," ungkapnya. 

Disisi lain, menurut July sapaan akrabnya, waktu libur akhir tahun yang hampir 2 pekan, dinilai terlalu panjang dan bisa mengganggu kinerja pemerintahan daerah, mengingat akhir taun merupakan waktu krusial.

"Kalo semua diakumulasi dihitung di akhir tahun ini, bisa separo bulan, itu nyaris tidak ada aktifitas kegiatan pemerintahan. padahal biasanya pemerintahan di akhir tahun itu, yang paling ribet," jelasnya.

Dikatakan July, kebijakan pemerintah pusat untuk memangkas hari libur itu, harus diikuti dengan pengganti hak para ASN, maka salah satunya bisa menggunakan opsi pemberian kompensasi hak cuti libur dengan dana insentif.

"Nha kalo saya mestinya, harus di kompensasi, dengan insentif, dari pada harus cuti, resiko penularan dan penyebarannya bisa tidak terkendali, pasti juga akan liar, siapapun yang bisa mencegah orang berpergian, sekalipun didalam daerah mobilitasnya terlalu tinggi," jelasnya.

Saat disinggung mengenai penggunaan anggaran untuk kompensasi, Juliyatmono menyampaikan tetap menjadi kewenangan pusat, pasalnya pengaturan libur cuti bersama merupakan kebijakan pemerintah pusat.

"Kalo kompensasinya ini pusat lah, kan yang menetukan cuti itu kan pusat, tanggungjawab pusat, karena itu haknya ASN," jelasnya.

Sementara itu, Dikonfirmasi terpisah, Pengamat Kebijakan UNISRI Solo, Winarti mengatakan, perlu adanya pertimbangan kembali terkait usulan kebijakan pengganti libur cuti dengan kompensasi dana insentif, pasalnya, dalam pengadaan dana insentif harus melihat sumber penggunaan dana anggaran.

"Jadi harus dilihat dulu dana ini dikeluarkan dari mana, kan begitu, karena itu yang harus dipertanggungjawabkan, Kalo pun dikeluarkan dari APBD setiap daerah itu harus direncanakan sebelum ini, sedangkan kalo dari pusat tidak memungkinkan kita tidak rahasia lagi utang negara terus bertambah, dan kalo gitu pusat juga harus memikirkan seluruh Indonesia, tidak hanya karanganyar saja," jelasnya.

Lebih lanjut, Winarti mengungkapkan, penggantian insentif juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara ASN dengan pegawai swasta, maka perlu adanya pertimbangan terkait usulan opsi penggantian dana insentif tersebut.

"Taulah masyarakat sekarang itu dalam kondisi sulit, kalo yang dapat insentif hanya pegawai negeri dan tidak semua masyarakat di beri insentif, ya tidak adil namanya, ASN itu kan sudah njagagke dari gaji tiap bulan pasti dapat, lha yang orang-orang lain ini dapat insentif dari mana?, jadi menurut saya, pasti ada alternatif kebijakan lain," tandasnya.  

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00