Bawaslu Wonogiri Temukan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

KBRN Wonogiri : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dugaan pelanggaran tersebut terungkap ketika ketiga oknum itu menghadiri kegiatan konsolidasi salah satu paslon di Kecamatan Giritontro.

Atas temuan itu, Bawaslu akan memanggil belasan orang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Ketua Bawaslu Wonogiri, Ali Mahbub, menuturkan temuan pelanggaran itu merupakan obyek pengawasan Bawaslu melalui Panwaslu Kecamatan Giritontro.

Bahwa di wilayah itu ditemukan dugaan pelanggaran oleh beberapa oknum.

“Langkah selanjutnya, Bawaslu akan memintai klarifikasi kepada 12 orang yang terdiri dari satu oknum ASN, lima oknum Kepala Desa, lima oknum anggota KPPS dan satu penyelenggara kegiatan,” ungkap Ali Mahbud kepada RRI, Rabu (25/11/2020).

Dikatakan, jika terbukti melanggar, oknum ASN dan Kelapa Desa disebut menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Sedangkan oknum KPPS disebut sebagai pelanggar kode etik.

“Setelah pembahasan pertama selesai Bawaslu akan melakukan verifikasi selama tiga hari. Pada hari terakhir itu akan dilanjutkan pembahasan kedua untuk menentukan status pelanggarannya,” cetrusnya.

Pihaknya berjanji akan menindak tegas siapapun yang melanggar peraturan. Tidak membedakan atau tebang pilih salah satu pihak.

“Jika terbukti bersalah akan tetp diproses,” tegasnya.

Larangan bagi ASN dan Kepala Desa terkait menguntungkan atau merugikan salah satu paslon tertuang di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10/ 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. (Edwi)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00