MAKN Ratas di Solo, Bahas Realisasi Ketahanan Pangan Sampai Keutuhan NKRI

Caption Foto: Para pengurus Majelis Adat Keraton Nusantara (MAKN) menggelar jumpa pers usai Ratas membahas ketahanan pangan dan pelestarian adat budaya dan tradisi di Solo, Minggu (25/10/2020) malam. Dok Mulato

KBRN, Surakarta: Program ketahanan pangan yang diinisiasi Majelis Adat Keraton Nusantara (MAKN) segera akan direalisasikan. Setidaknya 142.000 hektar (ha) lahan diberbagai daerah Nusantara kini sudah disiapkan dan akan ditanami tanaman pangan.

Hal itu dibahas dalam rapat terbatas MAKN di Kota Solo, Minggu (25/10/2020) malam. Selain ketahanan pangan juga dibahas kondisi negara saat ini, sampai ketahanan adat budaya dan tradisi.

Ketua Harian MAKN KPH Eddy Wirabumi mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian. Dalam pembicaraan tersebut MAKN akan mendukung kinerja Kementerian Pertanian dalam penyediaan komoditas pangan non beras lainnya dengan program ketahanan pangan.

Pihaknya telah menginventarisasi wilayah yang akan melaksanakan program ketahanan pangan sebagai bentuk kerja nyata keraton-keraton yang ada di nusantara. Kementerian sendiri telah memberikan dukungan terkait program tersebut.

"Hasil inventarisasi kami, titik awal ada di Jawa Tengah, kemudian lanjut ke Bima, Dompu, dan sekitarnya,” kata Eddy Wirabumi kepada wartawan, seusai rapat terbatas (Ratas) MAKN di Kota Solo, Minggu (25/10/2020) malam.

Wirabumi menjelaskan, salah satu wilayah di Jateng yang akan melakukan program ketahanan pangan di Kabupaten Blora. Di sana ada hutan adat yang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk program tersebut.

"Dulunya masyarakat sekitar situ menanam seadanya tidak pernah terangkat kehidupannya. Oleh karena itu kami datang ke Perhutani ternyata mereka terkendala, karena berbeda kepentingan. Disitulah kami pendampingan, ada masyarakat yang tidak dapat akses pada permodalan dan pendampingan  pasar, kami datang dengan itu bisa diterima," jelasnya.

Menurut Wirabumi Majelis Adat Keraton ini mulai mempersiapkan diri untuk realisasi program ketahanan pangan. Lahan seluas 142.000 hektare yang tersebar di berbagai daerah di tanah air diproyeksikan bakal ditanami tanaman pangan non beras.

Di antaranya tanaman jagung juga dibidik untuk program ketahanan pangan non beras lainnya. Usulan beberapa daerah seperti tanaman sorgum, porang dan komoditas non beras lainnya. 

"Dan keraton keraton di seluruh nusantara dapat memberikan kontribusi atas kesuksesan program ini. Sehingga kehadirannya (MAKN) dapat dirasakan masyarakat di masing masing wilayah," tandasnya.

Sementara itu PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pamecutan, dari Puri Agung Denpasar menyampaikan, sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka budaya ini terjaga dengan baik. Sekarang pun dalam keadaan tertatihtatih raja, sultan, ini ingin keraton, kerajaan, kasultanan sebagai pusat pelestarian budaya. Khusus di bidang adat tradisi dan budaya.

"Saya katakan tertatihtatih, karena untuk melestarikan ini tidak cukup dengan bicara dengan masyarakat adat. Tentunya perlu biaya pendukung. Menjaga kesatuan republik Indonesia dalam berbangsa negara ini tidaklah mudah. Bagaimana raja sultan menjaga musyawarah kekeluargaan gotong royong , sebab itu inti keimanan dan kemanusiaan yang disebut Bangsa Indonesia sekarang. Ini sesungguhnya musyawarah ada kekeluargaannya dan intinya Pancasila," jelas Tjokorda.

Tjokorda berharap ada perhatian tersendiri dari Pemerintah baik Pusat, Provinsi atau Kabupaten Kota kepada keraton atau kasultanan. Tugas menjaga dan melestarikan adat budaya ini kalau  tanpa bantuan pemerintah sekarang tidak mungkin. Kalau dulu pemegang kekuasaan raja sultan ini mampu bersama masyarakat adatnya. 

"Jangan sampai seperti saat ini ada bahasa daerah yg sudah banyak hilang nyaris hilang dan lainnya perlu kita jaga. Belum tradisi lain hilang begitu saja. Ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah baik provinsi kota itu harapan kami semuanya. Makanya kami bentuk organisasi ini sebagai partner dari pemerintah NKRI," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00