Diduga Langgar Netralitas, Seorang Kades di Weru Dilaporkan ke Bawaslu Sukoharjo

KBRN Sukoharjo : Seorang Kades di Kecamatan Weru berinisial M dilaporkan oleh tim Advokasi PPP Sukoharjo ke Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu).

Pasalnya Kades tersebut terindikasi melanggar netralitas Pilkada yakni mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 01, Etik Suryani-Agus Santosa atau EA.

Hal itu terjadi saat acara sosialisasi bantuan pembangunan jalan di Kecamatan Weru.

Laporan dugaan netralitas itu disampaikan Ketua Divisi Pelaporan Tim Advokasi PPP Sukoharjo, Slamet, bersama Ketua DPC PPP Sukoharjo, Dableg SS dan diterima dua Komisioner Bawaslu Eko Budiyanto dan Uswatun Mufidah, Jumat (16/10/2020).

Saat melaporkan tim advokasi membawa bukti empat rekaman video acara sosialisasi bantuan pembangunan jalan dan pembagian seragam batik oleh kades M yang dilakukan pada tersebut, Rabu 14 Oktober 2020.

Saat memberikan sambutan, M menanyakan kesanggupan warga untuk memenangkan EA dengan 80 persen suara.

“ Apa yang dilakukan Kades dengan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu kontestan jelas masuk pelanggaran netralitas kepala desa saat bergulirnya masa kampanye pilkada,” ungkap Slamet kepada wartawan.

Sementara itu Ketua PPP Sukoharjo Dableg SS menambahkan,  netralitas kades dan perangkat desa sudah ada aturannya dalam UU No 6/2014 tentang Desa.

“ Sudah ada aturannya. Regulasi itu melarang kades dan perangkat desa melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon dalam pilkada,” ungkap Dableg.

Menurutnya, kades juga tidak bisa menggunakan wewenang untuk memenangkan pasangan calon.

“ Sebagai pamong masyarakat, Kades harus menjadi teladan masyarakat dengan tidak melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon,” tukasnya.

Sementara itu, Komisioner Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sukoharjo, Eko Budiyanto, mengatakan laporan dugaan pelanggaran pemilu harus memenuhi syarat formil dan materiil.

“ Tentang laporan yang disampaikan tim Advokasi PPP, kami dari Bawaslu bakal meminta klarifikasi saksi maupun terlapor saat mengusut kasus dugaan netralitas kades,” ujar Eko.

Lebih lanjut Bawaslu juga berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan masyarakat ihwal dugaan pelanggaran pemilu.

“Kami juga bakal mengkaji keterangan dari pelapor termasuk apakah syarat formil dan materiil sudah lengkap atau belum,” cetusnya.

Dikatakan, selama masa kampanye terdapat beberapa laporan dari mayarakat yang rata-rata laporan itu berupa netralitas ASN. (Edwi)

   

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00