Kartu Tani di Sukoharjo Banyak Yang Belum Terdistribusi

KBRN Sukoharjo : Dinas Pertanian dan Perikanan (Dispertan) Pemkab Sukoharjo mempercepat infrastruktur penerapan kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Pemkab mengajukan permohonan agar kartu tani dapat diberlakukan secara nasional per 1 Januari 2021 mendatang. 

Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Nyonya Netty Harjiyanti mengatakan saat ini pihaknya tengah memverifikasi uan petani yang telah maupun belum menerima kartu tani.

“ Ya, langkah itu kami lakukan untuk memastikan bahwa jumlah petani yang sudah mendapatkan kartu tani,” ungkap Nyonya Netty Harjiyanti kepada RRI disela Rakor Dinas Ketahanan Pangan di Hotel Sarila Sukoharjo, Rabu (16/09/2020).

Dikatakan Nyonya Nety Harjiyanti, penerbitan kartu tani harus mengacu pada rencana definitive kebutuhan kelompok Tani (RDKK).

“ Dalam RDKK tersebut juga terdapat identitas diri petani, luas lahan pertanian serta kebutuhan pupuk bersubsisi,” tukasnya.

Lebih lanjut kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo juga mengakui jika distribusi kartu tani terjadi beberapa masalah alat elektronik data capture (EDC) yang terdapat di kios pupuk, sering tidak berfungsi akibat kendala sinyal.

“ Kendala itu sudah mendapatkan perhatian dari BRI selaku pihak ketiga dalam program kartu tani,” cetusnya.

Berdasarkan data dikabupaten sukoharjo kartu tani yang sudah didistribusikan ke petani di 167 desa/kelurahan sekitar 38 ribuan kartu.

Ketua kontak Tani Nelayan Andalan KTN Sukoharjo Sukirno meminta penangguhan pemberlakan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi hingga 1 Januari 2021.

“ Kami berharap pada 1 Januari 2021. Sebab masih banyak permasalahan penggunakan kartu tani saat harus menebus pupuk bersubdidi di setiap kecamatan,” ujarnya. (Edwi)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00