Bawaslu Wonogiri, Pelaku Money Politik Terancam Sanksi Pidana

KBRN Wonogiri : Praktek politik uang atau money politik pada Pilkada 2020 di kabupaten Wonogiri bisa saja terjadi, kendati kedua Bakal pasangan calon Bapaslon Bupati dan wakil bupati telah menyatakan komitmennya untuk berkontestasi secara sportif.  

Komitmen Bapaslon Joko Sutopo dan Setyo Sukarno (JOSS) serta Hartanto dan Joko Purnomo (HARJO) tetap tidak menjamin kontestasi sepenuhnya berlangsung bersih dari praktek money politik.

Sebab orang di lingkungan tim pemenangan atau parpol pengusung bisa saja melakukan money plitik atas dorongan pribadi maupun dorongan pihak lain.

Oleh karena itu seperti disampaikan Ketua Bawaslu kabupaten Wonogiri Ali Mahbud siapapaun untuk tidak coba-coba melakukan tindakan money politik.

“ Kami berharap tidak coba-coba melakukan money politik. Sebab sesuai regulasi, pilkada lebih ketat dibanding regulasi Pemilu,” ungkap Ali Mahbud kepada RRI, Rabu (16/09/2020).

Dikatakan, dalam undang-undang nomer 10 tahun 2016 mengatur pilkada ada ketentuan yang mengatur ikhwal money politik dan saksinya mengikat bagi setiap orang.

“Siapapun, baik pelaksana/tim kampanye maupun bukan pelaksana yang melanggar ketentuan tentang money politik dapat dipidana sebagaimana diatur dalam psaal 187 A, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun dan denda 1 milyar,” tukasnya.

Lebih lanjut Ketua Bawaslu Wonogiri itu juga memberikan apresiasi kepada kedua bapaslon yang berkomitmen menjalankan kontestasi tanpa politik transaksional.

“Setidaknya dengan komitmen itu menjadi langkah awal yang menyejukkan meski masih sebatas teori. Oleh karena itu kami Bawaslu akan melakukan pengawasan proses kontestasi dengan ketat,” tegas Ali.

 Pihaknya juga meminta kepada masyarakat unt tidak takur memberikan laporan jika suatu  saat menemukan adanya indikasi money politik. (Edwi)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00