Datangi Gedung Dewan, Aktivis KPK-RI Desak DPRD Sragen Bentuk Pansus Makelar Proyek

Ketua DPRD Sragen Suparno (kanan) menerima surat terbuka dari aktivis DPD KPK RI, saat audiensi di gedung DPR setempat, Kamis (13/8).

KBRN, Surakarta: DPD Komite Pengawasan Korupsi (KPK RI) Sragen, menggeruduk DPRD setempat pada Kamis (14/8/2020). Sejumlah aktivis dan pimpinan lembaga itu beraudiensi dengan ketua DPRD Sragen Suparno di ruang serbaguna DPRD setempat.

Di hadapan ketua DPRD, KPK RI menyampaikan surat terbuka terkait keresahan sebagian masyarakat. Utamanya soal indikasi permainan lelang proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Sragen.

KPK RI mendesak DPRD Sragen segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan permainan dalam lelang proyek pemerintah. Hal ini terkait indikasi ketidakberesan dalam pelaksanaan lelang proyek di Sragen yang berlangsung sejak 2018.

"Kami mendesak DPRD segera membentuk Pansus makelar proyek terutama pada 17 proyek tahun 2018 yang kami indikasikan ada oknum ketua LSM yang menjadi makelar dalam pengadaan barang dan jasa. Kami melihat pengadaan dan jasa telah lepas kontrol dari regulasi, dan ini sudah menggurita dan tidak menutup kemungkinan terjadi di dinas lain," beber Sekretaris KPK-RI Wagiyanto (Wagon) membacakan surat terbuka. 

Wagon juga meminta DPR tidak pasif dan menganggap remeh masalah ini, karena sangat urgen. Dia menyebut, kondisi ini menyangkut perilaku korupsi dan nasib rakyat.

"Kasus korupsi mestinya tanpa ada Laporan atau aduan bisa dibentuk pansus. Sehingga leluasa dan punya kekuatan hukum untuk memanggil oknum penyedia jasa dan kepala dinas yang terindikasi di pusaran kasus," tandasnya.

KPK RI juga akan menempuh jalur hukum karena bukti-bukti sudah dipegang. Pihaknya juga akan terus berjuang bagi sebagian masyarakat Sukowati yang sedang menangis.

Wagon juga menyampaikan pernyataan kepala DPR Marijo bahwa lelang di perubahan 2020 syaratnya akan jauh lebih sulit karena semua persyaratan harus diverifikasi Inspektorat merupakan blunder. Hal ini justru memperkuat fakta bahwa sebelum ada gerakan dari KPK RI semua mekanisme persyaratan lelang tidak melalui verifikasi.

"Ini sudah menyalahi aturan, karena aturan itu sudah dimulai sejak 2008."

Sementara itu, Ketua DPRD Sragen Suparno mengaku akan mempelajari terlebih dahulu pokok persoalan yang terjadi. Menurutnya  pembentukan Pansus itu harus melalui mekanisme.

"Tidak bisa serta-merta kaitan dengan makelar proyek. Kita  pelajari surat terbuka yang dilayangkan. Pansus itu mengacu pada kesalahan siapa dulu, kalau bupati kita punya hak pansus. Kalau dinas kita beri masukan ke bupati. Karena mereka (dinas) itu orang-orangnya Bupati," jelas Suparno.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00