Kantongi Bukti, KPK RI Bawa Skandal Lelang Proyek DPUPR Sragen Ke Ranah Hukum

KBRN,Sragen: Aktivis LSM DPD Kesatuan Pengawasan Korupsi Republik Indonesia (KPKRI) Sragen berupaya membongkar indikasi skandal lelang proyek Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR). Belum puas dengan aksi demo di depan Kantor DPUPR, Senin (10/8/2020) pagi, mereka kembali mendatangi kantor pemerintahan.

Aktivis KPKRI mendatangi Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Kabupaten Sragen, Selasa (11/8/2020). Kedatangan mereka untuk meminta dokumen lelang 17 proyek fisik tahun 2018 yang saat ini menjadi sorotan karena terindikasi ada permainan.

Ketua LSM DPD KPK RI Sragen, Eko Prihyono mengatakan kedatanganya ke LPBJ Sragen untuk mempertanyakan indikasi permainan makelar dan kongkalikong proses lelang 17 paket proyek tahun 2018. Kemudian indikasi adanya salah satu oknum Ketua LSM PN Sragen yang terlibat pengondisian pemenang lelang.

“Tadi kami ditemui Kepala LPJB Sragen. Namun mereka tidak mau memberikan salinan dokumen lelang 17 proyek 2019 dengan alasan itu termasuk dokumen rahasia negara. Kami diminta bersurat ke KIPD,” tandas Eko kepada Wartawan.

Eko mengatakan, dokumen lelang itu dipandang penting sebagai salah satu acuan untuk membongkar indikasi permainan dalam lelang proyek di DPUPR Sragen. Pihaknya akan segera melayangkan surat permohonan dokumen lelang itu ke KIPD.

Sementara Sekretaris DPD KPKRI, Wagiyanto (Wagon) menyebut pada proyek fisik di tahun 2018, ada 17 paket proyek yang terindikasi dikondisikan oleh pentholan LSM sehingga akhirnya semua dimenangkan rekanan luar daerah. Dia mensinyalir ada orang kuat dibalik oknum Ketua LSM itu dalam permainan lelang proyek di Sragen.

“Kami akan terus mengusut ini sampai tuntas. Kami tidak akan berhenti, Insya Allah bukti-bukti sudah kami pegang,” terangnya.

Dia menegaskan bahwa tekadnya membongkar borok lelang proyek di DPUPR Sragen bukan karena alasan tak dapat bagian ketika di LSM Pusaka Nusantara. Akan tetapi, meluruskan proses lelang proyek di Sragen agar benar-benar profesional dan transparan. Sehingga lelang proyek terhindar dari tradisi permainan yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja.

"Kami tegaskan bahwa gerakan ini semata-mata untuk meluruskan indikasi praktik-praktik makelaran proyek di Sragen. Karena kami juga sudah mendengar lelang di perubahan 2020 juga sudah ada kuncian persyaratannya,” bebernya.

Wagon pun menghormati kebijakan LPBJ yang menolak memberikan salinan dokumen lelang. Namun hal itu tak akan mengendurkan semangat aktivis di KPK RI untuk mengusut tuntas kasus lelang di DPUPR Sragen.

Sembari menunggu KIPD, pihaknya juga sudah memegang bukti-bukti terkait indikasi pengondisian terhadap proses lelang 17 paket proyek 2018. "Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa dalam kasus ini, kami sudah mengantongi bukti-bukti bahwa memang ada indikasi kuncian persyaratan lelang yang dimainkan sehingga akhirnya pemenang lelangnya semua rekanan luar daerah," ujarnya.

Kendati gagal mendapat dokumen lelang, KPK RI akan melanjutkan langkah menguak kasus itu. Bahkan mereka sudah menyiapkan bukti-bukti untuk menyeret kasus indikasi kongkalikong proyek Sragen ke ranah hukum. “Tunggu saja,” tandasnya.

Terpisah, Kepala LPBJ Sragen, Aris Wahyudi membenarkan didatangi DPD KPK RI. Ia juga menegaskan bahwa permintaan salinan dokumen lelang proyek itu memang tidak bisa diberikan karena termasuk dokumen negara.

”Kami menghormati informasi keterbukaan publik, namun karena dokumen negara kami minta untuk mengurus dulu KPID dahulu. Kami hanya mengacu pada UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa di situ jelas menyebut dokumen lelang proyek adalah rahasia negara yang tidak bisa serta merta diberikan kepada perorangan atau lembaga di luar aparat penegah hukum (APH),” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sragen Marija menyampaikan pihaknya sudah bekerja sesuai aturan soal lelang paket pekerjaan. Dia menegaskan kontraktor peserta lelang bebas dari manapun. Baik peserta asal Sragen maupun dari luar Sragen.

”Tahun ini untuk APBD perubahan tahun 2020 ada sekitar 15 paket untuk APBD Penetapan 2020 kemarin ada 4 Jalan dan 3 Jembatan,” terang dia.

Pihaknya membantah adanya syarat yang memberatkan atau memenangkan salah satu pihak. ”Lelang sekarang membuat syarat harus verifikasi oleh inspektorat. Jadi kami tidak bisa mambuat syarat semau kita sendiri. Kalau Inspektorat tidak setuju dicoret,” ujarnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00