Umbul Ingas Cokro Klaten Menghangat, Pemerintah Desa Didukung Pemkab Klaten Urus Sertifikat

KBRN, Klaten: Bupati Klaten Sri Mulyani, Jumat (7/8/2020),menggelar  rapat dengan agenda membahas  persoalan Umbul Ingas (Umbul Cokro)  yang terletak di Desa Cokro Kecamatan Tulung yang airnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Surakarta (PDAM). Pertemuan dengan menghadirkan  OPD terkait baik Bagian Hukum, Inspektorat, Bappeda dan termasuk dengan Pemeirntah Desa Cokro.

Kepala Desa Cokro Heru Budi Santoso kepada wartawan mengatakan pihakanya akan mensertifikatkan kawasan Umbul Cokro. Untuk itu pemerintah desa meyerahkan sepenuhnya  mengenai persoalan itu kepada Pemerintah Kabupaten Klaten.

 "Ini sudah hak milik, selama ini cokro tidak ada kontribusi sama sekali dari Surakarta. Hanya untuk menjaga amankan, amankan  nek ra enek apapane yo fesa wegah,"ungkap Kepala Desa Cokro Heru Budi. 

Diakui sejauh ini tidak pernah ada koordinasi antara PDAM Surakarta dengan Pemerintah Desa Cokro. PDAM tidak fair karena air yang diambil  dari cokro ternyata tidak mendapatkan apapum sedangkan PDAM Surakarta sifatnya profit.

Bupati Klaten Sri Mulyani dalam kesempatan itu mengatakan Imbul Ingas itu sudah masuk bondo Desa atau kekayaan Desa.Pemerintah Desa diharapkan seger memproses ke BPN untuk disertifikatkan.

Dikatakan sebelumnya juga sudah diusulkan untuk disertifikatkan bersama  yang lain. Namun untuk umbul cokro  ternyata masih dipending.

"Sebenernya sudah diusulkan yang lainnya diproses tapi satu itu belum ya mungkin karena ada dari Pemeritah Solo mengklaim dia memiliki aset disitu. Sebenarnya kalu saya melihat Pemerintah Solo sudah memanfaatkan dari sumber  ingas sejak tahun 1928.Mengelola memanfaatkan bukan memiliki," ungkapnya.

Dikatakan, komunikasi  dengan Pemerintah Surakarta sudah lama dilakukan, yang intinya PDAM Surakarta untuk dapat memberikan konstribusi kepada Pemerintah Kabupaten Klaten karena selama ini  sudah memanfaatkan air  dari umbul Ingas.

"PDAM Solo air tersebut bukan untuk sosial ataupun kemanusiaan akan tetapi dijual," tegas Bupati. 

Sedangkan Kabag Hukum Kabupaten Klaten Sri Rahayu mengungkapkan pihaknya masih melakukan koordinasi  terlebih dahulu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen. (Desk: Arga)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00