Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk rasa di Gedung DPRD Sukoharjo, Tolak RUU Cipta Kerja

KBRN Sukoharjo : Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja memicu aksi unjuk rasa elemen masyarakat di Sukoharjo.

Puluhan mahasiswa  menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sukoharjo menolak RUU Cipta Kerja, Kamis (16/07/2020).

Mereka menuntut presiden dan DPR untuk menggagalkan “omnibus law” RUU Cipta Kerja.

Mahasiswa menilai RUU Cipta Kerja yang disusun pemerintah cacat formil dengan bukti bahwa telah melanggar aturan-aturan lain yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“RUU Cipta Kerja yang diajukan pemerintah mengandung pasal-pasal yang sensitif bagi masyarakat luas. Sejak awal proses pembentukannya tidak adanya keterbukaan dari pemerintah mengenai draft RUU Cipta Kerja. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya unggahan dari laman resmi DPR atau pemerintah,” ujar Korlap Aksi, Andaru kepada wartawan.

Menurutnya, beberapa point yang terdapat di RUU Cipta Kerja menjadi perdebatan oleh masyarakat luas. Yang pertama terdapat dalam pasal 92 RUU Cipta Kerja, yang mana didalamnya mengatur mengenai sistem upah yang dianggap bertentangan dengan UU No.13 tahun 2013. Poin selanjutnya adalah terkait dipermudahnya izin Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia. Kemudian, untuk poin jaminan sosial juga berpeluang berkurang.

“Selain itu, omnibus law RUU Cipta Kerja akan berdampak pada perusahaan yang telah melakukan kegiatan operasional dan kinerjanya merugikan terhadap masyarakat. Dia mencontohkan PT RUM yang dinilai telah mencemari lingkungan,” tukasnya.

Dikatakan, jika omnibus law RUU Cipta Kerja disahkan, maka kasus PT RUM akan Terus menerus berkelanjutan dan sulit untuk dihindari.

Poin terakhir yang menjadi sorotan ialah terkait akan dihilangkannya sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar aturan.

Untuk itu, ujarnya, mahasiswa khususnya BEM Fakults Hukum UMS meminta DPR sebagai badan legislatif untuk menjalankan mekanisme “check and balance” terhadap presiden, serta memihak sepenuhnya kepada kepentingan rakyat guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dia juga meminta Presiden dan DPR untuk menggagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, mngajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, serta memberikan mosi tidak percaya kepada Presiden dan DPR apabila tetap mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tanpa mempertimbangkan suara rakyat.  (Edwi)

KBRN Sukoharjo : Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja memicu aksi unjuk rasa elemen masyarakat di Sukoharjo.

Puluhan mahasiswa  menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sukoharjo menolak RUU Cipta Kerja, Kamis (16/07/2020).

Mereka menuntut presiden dan DPR untuk menggagalkan “omnibus law” RUU Cipta Kerja.

Mahasiswa menilai RUU Cipta Kerja yang disusun pemerintah cacat formil dengan bukti bahwa telah melanggar aturan-aturan lain yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“RUU Cipta Kerja yang diajukan pemerintah mengandung pasal-pasal yang sensitif bagi masyarakat luas. Sejak awal proses pembentukannya tidak adanya keterbukaan dari pemerintah mengenai draft RUU Cipta Kerja. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya unggahan dari laman resmi DPR atau pemerintah,” ujar Korlap Aksi, Andaru kepada wartawan.

Menurutnya, beberapa point yang terdapat di RUU Cipta Kerja menjadi perdebatan oleh masyarakat luas. Yang pertama terdapat dalam pasal 92 RUU Cipta Kerja, yang mana didalamnya mengatur mengenai sistem upah yang dianggap bertentangan dengan UU No.13 tahun 2013. Poin selanjutnya adalah terkait dipermudahnya izin Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia. Kemudian, untuk poin jaminan sosial juga berpeluang berkurang.

“Selain itu, omnibus law RUU Cipta Kerja akan berdampak pada perusahaan yang telah melakukan kegiatan operasional dan kinerjanya merugikan terhadap masyarakat. Dia mencontohkan PT RUM yang dinilai telah mencemari lingkungan,” tukasnya.

Dikatakan, jika omnibus law RUU Cipta Kerja disahkan, maka kasus PT RUM akan Terus menerus berkelanjutan dan sulit untuk dihindari.

Poin terakhir yang menjadi sorotan ialah terkait akan dihilangkannya sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar aturan.

Untuk itu, ujarnya, mahasiswa khususnya BEM Fakults Hukum UMS meminta DPR sebagai badan legislatif untuk menjalankan mekanisme “check and balance” terhadap presiden, serta memihak sepenuhnya kepada kepentingan rakyat guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dia juga meminta Presiden dan DPR untuk menggagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, mngajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, serta memberikan mosi tidak percaya kepada Presiden dan DPR apabila tetap mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tanpa mempertimbangkan suara rakyat.  (Edwi)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00