IKP Di Kabupaten Sukoharjo tertinggi di Jawa Tengah

KBRN Sukoharjo :  Indeks Kerawananan Pilkada (IKP) di kabupaten Sukoharjo untuk sementara masih tertinggi se-Jawa Tengah.

Dari 21 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada, skor IKP Sukoharjo menjadi yang tertinggi dengan 231,90.

Kemudian disusul Kabupaten Pemalang 230,82, dan ketiga Kabupaten Pekalongan dengan skor IKP 228,29.

Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto, IKP sendiri merupakan deteksi dini yang dilakukan Bawaslu terkait kerawanan Pilkada.

“ IKP disusun sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan,” ungkap Bambang kepada RRI, Jumat (03/07/2020).

Selain itu juga sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi dan deteksi dini serta pemetaan kerawanan saat terjadinya pandemi virus corona.

“Dimensi IKP Pilkada 2020 sendiri ada empat dimensi, yakni konteksi sosial, konteksi politik, konteks infrastruktur daerah, serta konteks pandemic,” tuaksnya.

Untuk konteks sosial, dikatakan Bambang Muryanto, diantaranya adalah gangguan keamanan (bencana alam dan bencana sosial), kekerasan atau intimidasi pada penyelenggaran.

“Sedangkan konteks politik meliputi keberpihakan penyelenggara, rekrutmen penyelenggara pilkada yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, serta penyalahgunaan anggaran,” cetusnya.

Sementara itu untuk konteksi infrastruktur daerah terdiri dari dukungan teknologi infoemasi serta sistem informasi penyelanggara pilkada.

“Untuk konteks pandemi meliputi anggaran Pilkada terkait corona, data terkait corona, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat, dan hambatan pengawasan Pilkada,” tutur Bambang.

Guna menyikapi IKP Sukoharjo yang tertinggi se-Jawa Tengah Bawaslu Sukoharjo mendapatkan  sejumlah rekomendasi.

Diantaranya memastikan penyelenggara, peserta, pendukung dan pemilih menerapkan protokol kesehatan dalam pemutakhiran data pemilih, koordinasi dengan para pihak dalam keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan dan perkembangan kondisi pandemi, memastikan dukungan anggaran penyediaan APD.

“Selain itu, juga menjaga kemandirian aparatur pemerintah dari penyelahgunaan wewenang dan anggaran penangan corona, serta menerapkan penggunaan TI yang sesuai dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami penyelenggara Pilkada,” pungkasnya. (Edwi)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00