Hadapi Pilkada, KPU Sukoharjo Siapkan 1.775 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

KBRN Sukoharjo : Komisi Pemilihan UmMum (KPU) Kabupaten Sukoharjo terus  berpacu  meneruskan tahapan pemilihan yang sempat ditunda karena pandemi covid-19.

Setelah pengaktifan kembali PPK PPS sejak 15 Juni 2020, tahapan yang dilaksanakan kali ini pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Dimulai sejak tanggal 24 Juni sampai 14 Juli 2020.

PPDP membantu   KPU kabupaten Sukoharjo   dalam  melakukan   pemutakhiran   data pemilih,  merupakan Rukun  Warga  (RW) atau    Rukun Tetangga (RT)  dan/ atau warga masyarakat  yang  diusulkan   PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih.

“ Perekutan PPDP kami delegasikan kepada    Panitia Pemungutan Suara (PPS), tahapan pembentukannya  melalui koordinasi dengan rukun warga  atau rukun tetangga atau tokoh masyarakat untuk mendapatkan calon PPDP,” tutur Suci Handayani, anggota KPU Sukoharjo divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM kepada RRI Kamis (02/07/2020).

Untuk selanjutnya PPS mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten Sukoharjo melalui PPK untuk ditetapkan KPU , untuk selanjutnya bertugas  pada tanggal 15 Juli-13 Agustus 2020.

“Jumlah  PPDP sesuai dengan jumlah TPS yakni 1.775 orang,  mereka dipastikan  mengunakan protokol kesehatan pencegahan covid-19 saat melakukan tugasnya,” tukasnya. 

Dikatakan, PPDP dipastikan melakukan tugas langsung dari rumah ke rumah dengan mematuhi protokol pencegahan covid-19 sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi PPDP dan warga yang ditemui.

“PPDP merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. PPDP dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya,” cetus Suci.

Menurut dia, pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, karena itu PPDP harus tepat dalam pencocokan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW/sebutan lain termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS). 

“  PPDP wajib menggunakan buku kerja dalam melaksanakan tugas tersebut,” pungkas Suci Handayani. (Edwi)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00