Mekanisme DAK Dirubah, Pembangunan Solo Mengandalkan PAD

Foto Ilustrasi, Koridor Ngarsopuro Solo sedang dilakukan revitalisasi dengan menggunakan anggaran APBN Kemen PU-PR. Dok RRI

KBRN, Surakarta: Mekanisme penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat akan dirubah pada tahun depan. Dampaknya Solo akan kehilangan anggaran ratusan miliar yang biasanya untuk pembangunan infrastruktur. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Solo Budi Martono mengatakan, tahun depan ada perubahan skema dalam penerimaan DAK reguler. DAK reguler yang biasanya mencapai seratusan miliar untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan gedung sekolah tidak lagi didapatkan Kota Solo. 

Budi Murtono beralasan, karena Kota Bengawan tidak lagi menjadi daerah yang diprioritaskan mendapatkan DAK.  

"Untuk tahun depan DAK reguler ini akan dirubah nanti kaya tematik dan diberikan kepada daerah prioritas. Solo tidak masuk daerah prioritas, sehingga kelihatannya untuk DAK jalan yang selama ini dapat dari reguler DAK pendidikan tahun depan 2023 tidak dapat," ungkap Budi Murtono, Kamis (11/8/2022).

Budi Murtono mengatakan, kebijakan baru dalam mendapatkan DAK ini akan berdampak pada pembangunan infrastruktur di Kota Solo. Lanjutnya, pembangunan jalan, jembatan maupun sekolah menjadi beban APBD Solo atau dibiayai dari pendapatan asli daerah. 

"Implikasinya ke infrastruktur, jadi beban APBD. Karena pembangunan infrastruktur itu mau ndak mau tetap harus dilaksanakan. Ketika pembangunan jalan selama ini dari DAK terus dapat DAK ya otomatis APBD. Penyusunan APBD 2023 harus putar otak, yang biasanya bisa mengandalkan pusat ini nanti ndak bisa," jelasnya.

Disinggung perihal dana lain seperti Insentif daerah dan dana bagi hasil, Budi mengaku memang masih ada, namun nilainya tidak fluktuatif dan tidak dapat diandalkan. 

"Dana bagi hasil cukup lumayan tapi tidak bisa untuk pembangunan. DID itu terimanya tidak ajek (naik turun -red). Dulu 2021 itu dapat Rp 70 an miliar, dan 2022 ini dapat Rp 20 an miliar," ujarnya.

Terpisah Sekretaris Daerah Kota Solo Ahyani mengakui adanya kebijakan baru dalam pencairan DAK. Menurutnya pembangunan yang didanai APBD di 2023 harus ditata ulang lagi, mana yang jadi prioritas dan tidak.

"Sebenarnya masih dapat DAK tapi sekarang tematik, tidak seperti dulu reguler. Tapi untuk pendidikan dan kesehatan sepertinya masih dapat," ungkap Ahyani.

Untuk diketahui kebijakan Pemerintah Pusat akan melakukan penajaman kebijakan dana alokasi khusus 2023 untuk mengefektifkan pembangunan daerah. 

Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menyampaikan pada tahun yang akan datang Pemerintah pusat akan mempertajam agar dana alokasi khusus itu benar-benar efektif membantu pembangunan daerah. DAK ini untuk menyinkronkan pembangunan pusat dengan daerah. MI

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar