FOKUS: #G20

Pemkot Targetkan 2026 Solo Bebas Permukiman Kumuh

Menko PMK Muhadjir Effendy didampingi Walikota Solo Gibran Rakabuming meninjau kawasan pemukiman kumuh Semanggi Selatan Kelurahan Mojo Kecamatan Pasarkliwon Solo.

KBRN, Surakarta: Pemerintah Kota Surakarta menargetkan zero kawasan kumuh tercapai pada 2026 mendatang. Menyusul adanya pembangunan rumah layak huni di kawasan kumuh yang terus berlangsung hingga kini.

Pemkot Surakarta bersama Pemerintah pusat juga kembali membangun 47 rumah tapak layak huni di Semanggi Selatan, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon, Solo, Selasa (25/01/2022). 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan peletakan batu pertama didampingi oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Pembangunan 47 rumah layak huni di Kawasan Kumuh Semanggi Selatan menelan biaya Rp 3,2 miliar. Anggaran sejumlah itu mendapatkan pendanaan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF/Persero).

Direktur PT SMF Ananta Wiyoto mengatakan program penanganan pemukiman kumuh tersebut merupakan kerjasama antara PT SMF dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemkot Solo. "Ini sebagai upaya penanganan kumuh kawasan Semanggi, Kelurahan Mojo RW I," terangnya dalam acara peletakan batu pertama.

Sementara itu, tidak lama lagi, Pemkot Surakarta akan melanjutkan pembangunan 136 rumah layak huni di Kawasan Semanggi Utara. Pembangunan rumah tapak untuk keluarga tidak mampu itu tetap melibatkan CSR. 

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka optimis bahwa pembangunan rumah layak huni di Semanggi bisa selesai pada tahun ini. Menurutnya, berkurangnya kawasan kumuh otomatis juga mengurangi kasus stunting.

Kawasan Kecamatan Pasarkliwon menjadi kawasan kumuh terbesar di Kota Surakarta yang mencapai 60 persen dari 35 hektar kawasan kumuh yang ada.  

"Terbesar di Mojo dan Semanggi, kalau kawasan lain hanya titik-titik kecil saja. Zero kawasan kumuh 2026 hanya tinggal di bantaran rel," kata dia.

Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut, penanganan kawasan kumuh menjadi salah satu perhatian dari Pemerintah Pusat dikarenakan kawasan tersebut merupakan salah satu wujud dari kemiskinan ekstrim.

Dirinya menuturkan bahwa kerjasama antara pihak Pemerintah dan swasta (CSR) dalam merealisasikan program zero kawasan kumuh di Kota Surakarta akan dijadikan salah satu role model dalam penyelesaian kemiskinan ekstrim pemukiman kumuh di seluruh kota yang ada di Indonesia. 

"Setelah Solo, Pemerintah Pusat menargetkan penanganan kemiskinan ekstrim pemukiman kumuh di 6 kota lain." MI

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar