Bupati Canangkan RKPD 2023 Tahun Inovasi Bagi Pemerintah Daerah

KBRN Sukoharjo : Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, membuka acara forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati, Agus Santosa, Sekda, Widodo,  dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan digelar di Auditorium Gedung Menara Wijaya Lantai 10 Pemkab Sukoharjo, Senin (24/1/2022)

“RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan,” jelas Bupati saat memberikan sambutannya.

Menurutnya, pelaksanaan forum konsultasi publik ini pada hakekatnya merupakan mandat dan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyiapan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang akan dirumuskan dalam RKPD.

“Prosesnya tersebut dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah, untuk memperoleh masukan dan saran terhadap kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Bupati, forum konsultasi publik merupakan sarana rembug bareng terhadap berbagai permasalahan yang ada di daerah dan merumuskan kapasitas yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Menurutnya, capaian kinerja pembangunan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 menunjukan progres yang menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian indikator makro pembangunan yang ada.

Data tahun 2021 menunjukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo sebesar 77,13. Angka tersebut lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional bahkan terbaik nomor satu se Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten.

Tingkat pengangguran terbuka 3,32 persen terbaik ketiga se Provinsi Jawa Tengah dan angka kemiskinan meskipun ada kenaikan sebesar 0,5 persen dari 7,68% di tahun 2020 menjadi 8,23% di tahun 2021. Capaian tersebut masih rendah jika dibandingkan capaian kabupaten kota di wilayah Solo Raya serta provinsi dan nasional.

“Kemiskinan perlu mendapat perhatian yang serius dari kita semua. Tidak dipungkiri pandemi virus corona berdampak pada kesejahteraan masyarakat Sukoharjo, sehingga pemulihan ekonomi pasca pandemi virus Corona harus sangat diprioritaskan,” ujarnya.

Bupati melanjutkan, pemerintah daerah akan selalu mengupayakan agar capaian kinerja juga dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi daerah, menjadi lebih adaptif terhadap segala dinamika yang terjadi terutama pada saat menghadapi kondisi pandemi ini.

Dalam rangka mengoptimalkan capaian visi dan misi daerah tahun 2023, Bupati meminta kepada seluruh jajaran perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo agar bisa menjabarkannya melalui program dan kegiatan yang lebih terukur, melalui pendekatan money follow program priority.

Sasaran program atau kegiatan agar lebih diarahkan untuk bisa memberikan nilai tambah, daya ungkit serta manfaat langsung bagi masyarakat dan kemajuan daerah. Untuk mengakselerasi hal tersebut melalui forum ini bupati mencanangkan pada tahun 2023 sebagai Tahun Inovasi Bagi Pemerintah Daerah.

“Setiap perangkat daerah saya wajibkan minimal bisa mengembangkan satu inovasi. Inovasi bisa di bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah maupun bidang lainnya sesuai kewenangan dan urusan pemerintah daerah yang diampu,” lanjutnya.

Kedua, kepada seluruh lapisan masyarakat, Bupati mohon dukungan dan kerjasamanya dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program-program yang ada. Keberhasilan pembangunan daerah akan sangat ditentukan oleh sinergi, kerja keras dan saling percaya. (Edwi/Rill)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar