Seratusan ASN Berpeluang Memperebutkan 10 Posisi Eselon II Kota Solo

Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan pers perihal lelang jabatan Eselon 2 di Rumah Dinas Lojigandrung.

KBRN, Surakarta: Seleksi 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta mulai di buka sejak 27 Oktober hingga 02 November 2021. Pemkot membuka peluang selebar-lebarnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat ketentuan termasuk dari luar kota untuk mengikuti seleksi JPTP. 

Ada seratusan pejabat eselon III di Pemkot Surakarta berpeluang memperebutkan posisi 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Selain pejabat internal Pemkot Surakarta seleksi JPTP juga dibuka untuk ASN dari luar kota.

"Kalau pejabat eselon 3 ya seratusan lebih ya. Katakanlah satu OPD ada 4-5 pejabat Administrator dikali 30 itu sudah 150 pejabat," kata PLT Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Surakarta Hari Prihatno Kamis (28/10/2021).

Hari menyampaikan, seratusan ASN itu meliputi Kepala Bidang, Kepala Bagian, Camat termasuk Sekretaris Dinas. Namun lanjut Hari, syarat ketentuan harus dipenuhi calon pelamar. D antaranya ASN yang telah menduduki jabatan administrator paling tidak tiga tahun. 

"Tapi ada syaratnya paling tidak telah menduduki jabatan itu tiga tahun. Masa kerja harus terpenuhi," lanjutnya.

Terpisah Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendorong setiap ASN yang memenuhi syarat ketentuan seleksi pejabat eselon II untuk mengikuti. Gibran juga membuka peluang untuk ASN dari luar Kota Solo mengikuti seleksi JPTP guna mengisi 10 jabatan yang kosong. 

"10 jabatan ini strategis semua, silahkan semua boleh ikut. Termasuk dari luar daerah kita terbuka. Kita ingin mencari orang terbaik yang kompeten di bidangnya masing-masing," jelas Gibran di Rumah Dinas Loji Gandrung, Kamis (28/10).

Untuk diketahui Pemkot Surakarta mulai melelang kursi pejabat eselon II yakni sembilan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan seorang staf ahli yang mengalami kekosongan sejak akhir tahun lalu. 

Ke-10 kursi jabatan tinggi itu, meliputi, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda). 

Kemudian, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Lalu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian (Diskop UKM dan Perin), Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00