KPP Pratama Surakarta 19 Kali Sita Aset Wajib Pajak

KBRN Surakarta, 25 : Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan      Pajak (KPP) Madya Surakarta kembali melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik penunggak pajak, Kamis (21/10/2021).

Kali ini KPP Madya Surakarta menyita tiga buah truk milik PT. XYZ yang berkedudukan di Klaten.

Penyitaan aset wajib pajak ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh KPP Madya Surakarta. Sejak peresmian di bulan Mei 2921, KPP Madya Surakarta gencar melakukan tindakan penagihan aktif berupa penyitaan aset wajib pajak. Total dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, KPP Madya Surakarta telah berhasil melakukan 19 kali tindakan penyitaan dengan total tunggakan pajak lebih dari Rp26 Miliar.

Penyitaan aset wajib pajak ini bertujuan untuk mengamankan aset penunggak pajak sebagai jaminan pelunasan piutang negara sehingga aset-aset tersebut tidak hilang, dialihkan kepemilikannya, atau dipindahtangankan.

Kepala KPP Madya Surakarta Guntur Wijaya Edi mengatakan KPP Madya Surakarta memberikan dukungan penuh kepada para JSPN untuk melakukan tindakan penagihan aktif sebagai salah satu upaya mengamankan pendapatanbnegara dari sektor pajak.

“Dalam mengamankan penerimaan negara, KPP Madya Surakarta lebih mengutamakan pendekatan persuasif agar para wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya sesuai self assessment system," ujar Guntur seperti dalam rilis yang diterima RRI Kamis, (28/10/2021)

Menurutnya,  penyitaan merupakan salah satu tindakan penagihan aktif dan diharapkan dapat menumbuhkan rasa keadilan pada masyarakat serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila dalam jangka waktu 14 hari Penanggung Pajak belum melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya, maka terhadap aset-aset Wajib Pajak yang menjadi objek sita tersebut akan dilakukan pelelangan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

"Hasil pelelangan aset sitaan digunakan untuk membayar tunggakan pajak dan biaya penagihan," tukasnya.

Kepala KPP Madya Surakarta juga mengimbau kepada para Penunggak Pajak terutama dengan total nilai utang pajak di atas Rp100 juta agar segera melunasi utang pajaknya sebelum dilakukan hard collection. (Edwi/Ril)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00