Kasus Pungli Pemakaman Korban Covid di Solo, Ini Tanggapan Komisi III DPRD

KBRN, Surakarta : Kejadian pungutan liar (pungli)  pemakaman bagi pasien covid yang meninggal  karena kurangnya ketegasan juru kunci dalam mengawasi petugas pemakaman. Padahal juri kunci sebagai pejabat yang bertanggung jawab di pemakaman harus paham dan melaksanakan Perda No 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman.

" Di Perda nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pemakaman, pada pasal 14  tercantum pihak yang bertanggung jawab di pemakaman adalah pejabat yang bertugas di taman pemakaman ( juru kunci ), " terang Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta YF Sukasno kepada RRI, Sabtu (31/7/2021).

Menurut YF Sukasno, Komisi III sudah sering turun langsung ke pemakaman untuk menyelesaikan persoalan pungli ini.Termasuk warga yang meninggal bukan pasien covid-19.

"Sering terjadi diminta bayar 600 ribu bahkan 800 ribu atau lebih. Dan  kejadian itu sering terulang.Ya karena ada oknum yang bukan petugas pemakaman resmi nongkrong di area pemakaman.Mereka inilah yang memanfaatkan situasi, " kata YF Sukasno lebih lanjut.

DPRD Kota Surakarta melalui Komisi III sudah berulang kali meminta kepada juru kunci hadir  jam kerja dan berkantor di pemakaman atau paling tidak mudah dihubungi lewat telpon. Sementara petugas pemakaman , penggali kubur juga harus memakai identitas yaitu kaos yang ada tulisannya.

"Tapi pihak keluarga juga tidak perlu memaksakan kehendak minta dimakamkan  jejer atau sebelahan dengan familinya. Ini juga bisa menjadi pintu pungutan tidak resmi, " ungkapnya.

Politikus PDI Perjuangan ini yakin kalau juru kunci  menunggui di pemakaman  sesuai dengan pasal 31 Perda Pemakaman dan Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemakaman, maka  para oknum penarik pungli tidak bisa berbuat banyak.

"Kalau masih ada oknum tunggon bisa beroperasi di area pemakaman, berarti juru kunci tidak melaksanakan  Perda nomor 10 tentang Pemakaman pasal 31, " kata Sukasno.

Pemerintah dan DPRD sudah memberi tahu ke masyarakat  kalau ada keluarga  meningal  positif covid-19 dimakamkan, tidak dipungut biaya apapun. Karena anggarannya dibiayai APBD , sudah  disiapkan melalui Belanja Tak Terduga (BTT). Kalau meninggal bukan karena covid-19, maka sesuai Perda Pajak dan  Restribusi hanya 150 ribu rupiah.

" Kalau sampai ada pungutan, selain yang di atur oleh Perda Pajak dan Retribusi , maka bisa dipidana sesuai dengan Pasal 34 dengan  ancaman kurungan 3 bulan, atau denda 50 juta, " tegas YF Sukasno.

(Wiwid Widha )

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00