Alokasi Bansos dan BTT Penanganan Covid Kota Surakarta Naik Menjadi 110 M, Ini Sebabnya

KBRN, Surakarta : DPRD Kota Surakarta  dan Pemerintah Kota  telah sepakat dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS)  2021  untuk  penanganan pandemi covid-19 dialokasikan 110 milyar rupiah,  baik untuk Bantuan Sosial (Bansos)  maupun Belanja Tak Terduga (BTT).  Ini artinya  ada penambahan yang  sangat signifikan 60 milyar dibandingkan saat penyampaian Nota Pengantar Walikota KUPA PPAS  2021 baru 50 milyar.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Surakarta  YF Sukasno menyatakan, penambahan jumlah yang besar tersebut bisa terjadi,  setelah dilakukan efisiensi di berbagai lini. Tak terkecuali dari pos-pos Dewan banyak sekali dilakukan pemotongan.

"Itu dari hasil efisiensi banyak, perjalanan dinas di dewan itu, dipotong, bintek dipotong, kalau eksekutif TPP dan sebagainya. Kami anggota Fraksi PDI P sampai di pembahasan masing-masing  komisi dicermati, trus diefisienkan, dipotong sana sini akhirnya terkumpul 60 M," ungkap YF Sukasno kepada RRI di Gedung Dewan, Rabu (28/7/2021).

Menurut YF Sukasno dari penambahan 60 miliar tersebut 31 M  untuk Bansos sisanya untuk BTT.  Karena peruntukannya meski  sama-sama menangani pandemi tapi sasarannya agak beda.

" Seluruh anggota  Fraksi PDIP  DPRD Kota Surakarta pada KUPA PPAS 2021 komitmen masih fokus penanganan  pandemi. Terima kasih Fraksi lain juga memiliki komiten sama," ungkap YF Sukasno lebih lanjut.

KUPA PPAS 2021 Kota Surakarta menjadi pijakan awal pembahasan APBD Perubahan 2021. Pembahasan KUPA PPAS sudah selesai dan sekarang DPRD dan Pemerintah Kota sedang fokus untuk melanjutkan pembahasan APBD Perubahan 2021.

Sementara Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta Asih Sunjoto Putro menambahkan,  Komitmen itu menjadi  salah satu bentuk kepedulian Dewan tidak hanya bicara saja, namun juga berbuat nyata.

"Kita ndak bicara saja, kita bertindak, saat APBD membutuhkan dana Bansos dan BTT  maka kita sebagai anggota Dewan  berbuat, kita punya jiwa patriortisme akhirnya apa yang menjadi hak kita, potong semuanya dialihkan ke Bansos dan BTT ," ungkap Asih.(Wiwid Widha )

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00