FOKUS: #PPKM MIKRO

Perubahan SE, Tamu Hotel di Solo Wajib Kantongi Surat Bebas Covid-19

Ilustrasi foto, kamar hotel berbintang di Kota Solo.

KBRN, Surakarta: Pemerintah Kota kembali melakukan revisi Surat Edaran (SE) Walikota terkait Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Solo. Dalam SE Walikota terbaru yang berlaku mulai 15-28 Juni ber Nomor.067/1869 memuat berbagai aturan. 

Di antaranya Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming melarang pedagang bermobil utamanya dari wilayah Pantura berjualan di sekitar Pasar Cinderamata, Pasar Klewer, dan Alun-alun Utara Keraton Surakarta. Hal ini sebagai upaya mencegah penularan virus dari wilayah zona merah. 

Kemudian setiap individu pelaku perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi menginap wajib membawa hasil uji negatif swab PCR atau swab antigen paling lama 2 x 24 jam, saat masuk hotel/losmen/guest house/sebutan lainnya atau diperiksa Satgas Jogo Tonggo. 

Kepada Wartawan Gibran menyampaikan mobilitas warga dari wilayah zona merah kini diperketat dulu, seiring penularan virus baru yang berkembang di Kudus. Oleh karenanya kebijakan larangan pedagang pantura masuk Alun-alun dan pelaku perjalanan di hotel diperketat."Kita perketat semua. Kita ketatkan mobilitas dari luar kota. Terutama yang dari zona merah. Ini kan bahaya sekali. Orang-orang luar kota yang dari zona merah. Pokoknya kita perketat semua sesuai Instruksi Gubernur dan Menteri," ungkap Walikota Gibran di Balaikota, Rabu (16/6/2021).

Pemkot juga mengimbau warganya untuk mengurangi perjalanan maupun aktivitas luar ruang yang tidak mendesak. “Kalau mau hajatan atau perjalanan dinas, ya sebaiknya ditunda dulu. Tolong dikurangilah kegiatan-kegiatan semacam itu, karena selama ini kondisi (penularan virus korona) di Solo sudah cukup baik,” kata Gibran.

Sementara itu, aturan lainnya, pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan work from home atau bekerja dari rumah sebanyak 50% dan bekerja dari kantor 50%. Bekerja di kantor dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat berdasarkan kapasitas ruang kerja, pengaturan waktu kerja secara bergantian.

"Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain, dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring," terang Gibran.

Soal pembelajaran tatap muka (PTM), akan dilihat dulu aturan dari pusat seperti apa. "Dari awal, kami berkomitmen PTM dimulai pada Juli, guru dan staf sekolah sudah divaksin. Kami lihat saja ke depan,” tegasnya. 

Sementara itu aturan ini akan dievaluasi kembali dua pekan kemudian. Manakala kasus Covid-19 menurun pelonggaran akan kembali dilaksanakan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00