Sebut Ada Pungli di Kelurahan Lain, Walikota Gibran Kali Ini Enggan Terbuka

Walikota Gibran Rakabuming Raka bersama Camat Pasarkliwon Dwi Ari Daryatmo mengembalikan uang pungli di kelurahan Gajahan.

KBRN, Surakarta: Kasus pungutan pembohong (Pungli) yang dilakukan oleh oknum Linmas Kelurahan Gajahan Pasarkliwon Solo mencuat sepekan terakhir. Akibat Pungli tersebut Lurah Gajahan berinisial S dicopot dari jabatannya. 

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyatakan ada kasus serupa di kelurahan lain. Namun dirinya menyebut nama kelurahan yang dimaksud ketika ditanya oleh wartawan. Gibran menyebutkan kata kasus pungli di kelurahan lain, sudah dan uang juga sudah dikembalikan. 

"Ada kasus di kelurahan lain, namun sudah saya selesai dan uang sudah saya kembalikan. Penting sudah saya selesaikan," ungkap Gibran kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Gibran menegaskan agar tradisi penarikan uang pada pemilik toko oleh Linmas tidak dilanjutkan karena meresahkan masyarakat. Wali Kota Gibran menuturkan, telah bertemu dengan Linmas di wilayah dan para lurah camat. 

“Intinya gini, tradisi yang kemarin itu jangan dilanjutkan lagi. Masyarakat sudah tau dan resah," ujarnya.

Putra Sulung Presiden Jokowi itu mengaku telah mendengar keluhan keluhan dari para Linmas. Menurutnya anggota-anggota Linmas sudah mengerti jika kegiatan yang dilakukan oleh Linmas Gajahan sudah menyalahi aturan dan membuat warga resah. 

"Saya sudah mendengarkan keluhan-keluhan mereka seperti masalah THR. Saya tahu kok mereka dalam posisi yang sulit. Nanti kesejahteraan Linmas akan kami lebih perhatikan lagi”, jelas Wali Kota Gibran.

Ia berjanji akan lebih memperhatiakn Linmas dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. "Kita kaji lagi yang penting keluhan-keluhan mereka sudah saya tampung. Mereka juga sudah mengerti jika yang mereka lakukan sudah menyalahi aturan. Itu jangan sampai terjadi," ujarnya.

Sementara itu Camat Pasarkliwon Dwi Ari Daryatmo menyampaikan Linmas Kelurahan mendapatkan upah saat masuk piket. Linmas wilayah ini berbeda dengan TKPK yang berada di bawah Satpol-PP, mereka dibayar sesuai masuk kerja.

"Ndanton itu Rp 75.000 kalau wakil ndanton itu  Rp 72.500 dan kalau anggota Rp 70.00/ Kalau masuk 30 hari tinggal mengalikan saja 30 x 70 ribu ya sudah Rp 2,1 juta. Linmas juga tidak mendapatkan THR atau tunjangan gak ada anggaran," jelasnya.

Dwi Ari mengatakan, kasus terkait yang terkait di Pasarkliwon sudah selesai bernilai uang senilai Rp 11,5 juta yang dapat dikembalikan kepada warga. Sementara para Linmas telah mendapatkan peringatan oleh Pemkot Surakarta agar tidak lagi pungutan berdalih apapun.

"Mereka telah menyatakan surat pernyataan tidak akan melakukan lagi," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00