Perluasan Parkir Stasiun Balapan Terhambat Belasan KK yang Enggan Pindah, Direktur KAI Minta Bantuan Gibran

Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka menyerahkan miniatur keris kepada Direktur PT KAI Didiek Hartantyo di lobi Balaikota Surakarta.

KBRN, Surakarta: Belasan KK yang menempati lahan PT KAI di kawasan Stasiun Balapan Solo masih nekat bertahan, kendatipun sudah diminta angkat kaki. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo Kamis (15/4/2021) sampai menemui Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota untuk membantu menyelesaikan masalah ini.

Usai bertemu Gibran, Didiek mengatakan perluasan lahan parkir di Stasiun Solo Balapan kembali akan dilanjutkan. Namun masih ada warga yang enggan meninggalkan tempat tinggalnya. Meskipun sudah diminta angkat kaki.

"Kami ingin menata Stasiun Balapan mengingat tingginya pengguna kereta api yang memarkir kendaraan di sana. Kebutuhan kami semakin luas. Untuk pengguna KRL (kereta api listrik) saja per harinya 10.500 penumpang. Jadi banyak yang memarkirkan motor dan mobil di stasiun," terang Didiek.

Untukk diketahui penertiban belasan kepala keluarga di Kampung Kandangdoro RT002/RW006, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari telah dilakukan sejak tahun lalu. Namun warga belum bersedia pindah. 

Didiek meminta dukungan lantaran masih ada warga yang tidak mau ditertibkan. Ada puluhan jiwa yang menghuni 13 unit rumah di lahan seluas 1.300 meter persegi.

"Kami menertibkan hunian karena mereka tinggal di lahan milik kami. Karena ini lokasinya di Solo kami ketemu mas Walikota untuk bisa membantu program kami," kata Didiek.

Mendampingi Dirut KAI, Executive Vice President KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Asdo Artriviyanto, mengatakan penataan tersebut sudah direncanakan sejak 2019. Namun, baru dimulai pada Agustus 2020. 

Asdo mengatakan dari 13 hunian terdampak, tujuh di antaranya menandatangani surat kesanggupan mengembalikan lahan PT KAI. Dua dari tujuh penghuni itu sudah sukarela membongkar rumahnya sendiri. Lima lainnya belum mau pergi dari lokasi.

“Kami ingin meminta solusi kepada walikota, sehingga penataan ini bisa berjalan lancar. Luasan lahan yang kami gunakan itu bisa untuk 250 kendaraan roda dua,” ucap Asdo. 

Sementara Walikota Gibran mengatakan siap membantu penertiban hunian warga ini karena pembangunan tempat parkir semakin mendesak. Pihaknya akan mencari solusi agar warganya juga mendapatkan kepastian tempat tinggal lagi.

"Ya kita pikirkan solusinya. Ongkos bongkar, atau apapun bentuknya pasti ada solusi. Kami bicarakan ke depan,” kata dia.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00