Penundaan Pilkada dari Aspek Hukum Masih Bisa Dibenarkan

Acara ngetren DKPP dengan media solo

KBRN, Surakarta  :  Gelombang pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta Pilkada Serentak 2020 ditunda karena kondisi Pandemi covid-19 semakin parah, terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) mencatat sudah ada 300 petisi disampaikan, termasuk dari Komnas HAM.

 Anggota DKPP Alfitra Salamm menyatakan, Dari sisi regulasi sebenarnya penundaan masih bisa dibenarkan, kendatipun hanya pada proses pencoblosan 9 Desember 2020. Namun karena pemerintah, DPR  maupun Komisi Pemilihan Umum ( KPU) sebagai penyelenggara, sampai sekarang masih tak bergeming untuk menunda Pilkada , maka konsekuensinya protokol kesehatan harus benar-benar ditegakkan :

“Kalau misalnya covid ini  bertambah mulai pencalonan, penetapan, saya kira tak terhindar lagi amsyarakat akan mendesak. Saya kira mumpung sebelum klimak masyarakat memuncak, pemerintah, KPU harus betul-betul tegas memberikan saksi untuk penegakan protokol kesehatan, ungkap Alfitra Salamm dalam Acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu – Ngetren dengan Media di Solo, Jumat (19/9/2020 )   

Sementara Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Tengah selaku Anggota majelis DKPP dari unsur masyarakat Henry Wahyono menyatakan, Titik kerawanan berkaitan dengan Pilkada dan corona  yang harus diwaspai menyangkut penyelenggaraan kampanye yang berlangsung cukup panjang selama 71 hari :

“ Saya sepakat, kalau bisa kampanye terlalu panjanglah, meski saya juga tak terlalu yakin kenaikan pasien covid karena Pilkada. Namun justru karena ketidaktegasan masing-masing pemerintah daerah  ataupuntidak adanya  terobosan penegakan disiplin di masing-masing wilayah, “ kata Henry.

Dalam diskusi dengan kalangan jurnalis Solo tersebut , DKPP menyarankan agar regulasi kampanye yang dibuat KPU benar-benar membatasi kampanye tatap muka yang potensi terjadi pengerahan massa. Metode kampanye sebaiknya dialihkan lebih banyak secara virtual.

 

 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00