Parpol Diminta Tak Rekomendasi Napi Tipikor Jadi Calon Kepala Daerah

KBRN, Surakarta : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus mengutamakan calon kepala daerah yang bersih dari kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Merekomendasikan mantan narapidana korupsi sebagai calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 tidak tepat.

"Ini menjadi ketentuan regulasi terbaru Peraturan KPU nomer 18 tahun 019 sebagai perubahan ke 2 atas PKPU nomer 3 tahun 2019," tandas Ketua Komisi Umum Kota Surakarta Nurul Sutarti, saat berbicara pada sosialisasi pilkada 2020, Jumat (6/12/2019).

Dia menyatakan, berkomitmen untuk menyampaikan informasi terbaru PKPU  tersebut kepada parpol maupun gabungan parpol. Tujuannya agar sejak awal parpol memahami. Kendatipun pendaftaran pasangan bakal calon walikota maupun balon wakil walikota masih berlangsung 16 hingga 18 Juni 2020 mendatang.

"KPU berusaha memberikan   informasi up to date yang  ada  sehingga secepat mungkin menyampaikam ke patpol. Sebenarnya secara substasi gak beda, namun untuk syarat calon, kami tetap konsisten," katanya.

Pihaknya meminta Parpol melaksanakan pemilihan internal secara demokratis dan terbuka. Salah satunya dengan mengutamakan yang bukan mantan narapidana,” ungkap Nurul Sutarti.

Komisioner KPU Kota Surakarta bidang teknis Suryo Baruno menambahkan, PKPU terbaru tersebut pada prinsipnya juga memberikan kemudahan penyederhanaan formulir bagi yang mau mendaftar sebagai paslon walikota maupun wakil walikota.

“Komisi Pemilihan Umum sudah mengeluarkan peraturan terbaru PKPU  3 Desember PKPU  18/2019  sebagai perubahan ke 2 atas PKPU 3/2019. Inti aturan ini l ke penyederhana formulir, sehingga  lebih memudahkan Parpol atau Gabungan Parpol yang mengusung pasangan calon,” jelas Suryo Baruna.

Sementara untuk syarat pencalonan tidak ada perubahan. Bisa melalui gabungan parpol atau parpol sendiri sepanjang memenuhi 20 % perolehan kursi di DPRD 2019 atau perelohan 25 % suara suara sah.  Namun oleh parpol yang memperoleh kursi di DPRD. Wida

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00